Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta semua pihak untuk tidak gegabah menanggapi permintaan pemakzulan presiden. Sebab menurutnya permintaan tersebut bisa menimbulkan polemik dan kegaduhan. Apalagi, saat ini semua pihak fokus menghadapi pileg dan pilpres pada 14 Februari mendatang.
"Permintaan itu tidak jelas apa dasarnya. Mengapa sampai pada kesimpulan presiden harus dimakzulkan? Jangan hanya karena motif politik justru menimbulkan polemik dan perdebatan publik," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (15/1/2024).
Saleh mengatakan terkait pemakzulan Presiden, hal tersebut sudah diatur dengan tegas di dalam UUD 1945. Di dalam pasal 7A disebutkan bahwa presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR setelah terbukti melakukan pelanggaran hukum, berupa; pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.
"Coba periksa, apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan presiden seperti yang diatur di dalam pasal tersebut? Bukankah malah justru sebaliknya bahwa presiden Jokowi bekerja sangat baik. Popularitasnya sangat tinggi. Masyarakat sangat menyukai," jelasnya.
Karena itu, Saleh menilai permintaan pemakzulan itu dinilai sangat mengada-ngada dan tidak ada konteksnya sama sekali. Hal ini mungkin hanya mencari sensasi di tengah dinamika politik menjelang pilpres dan pileg.
Menurut Saleh, isu pemakzulan ini juga memiliki muatan politik yang sangat tinggi dan selayaknya diabaikan, tidak ditanggapi.
"Jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam perjalanan demokrasi dan tata negara kita. Jangan hanya karena perbedaan pilihan politik, lalu mengusulkan dan menggagas pemakzulan. Negara ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi semua pihak. Faktanya, ada banyak kelompok masyarakat lain yang mendukung program pembangunan yang dilaksanakan Jokowi," terang Saleh.
"Janganlah memperkeruh situasi yang ada. Jaga suasana kebatinan semua pihak. Jangan membawa isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Bagaimana pun dinamika politiknya, persatuan harus diutamakan. Ini yang harus jadi pegangan semua pihak," pungkasnya.
Simak Video 'Permintaan Pemakzulan Jokowi Ditanggapi Sana-sini':
(akn/ega)