Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md mengatakan Mahfud Md siap untuk menghadapi Debat Cawapres yang diselenggarakan oleh KPU pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Menurut TPN, ketegasan Mahfud Md bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kepada pelaku ekonomi.
Adapun debat kedua ini akan membahas sejumlah tema seperti ekonomi (ekonomi kerakyatan dan digital), keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
"Bicara soal hukum dan ekonomi, betul sekali bahwa Prof Mahfud adalah ahli hukum seperti yang sudah dijelaskan, dan pendekatan kami adalah ekonomi yang kuat dibangun diatas pondasi hukum yang kuat, kepastian hukum kepastian berbisnis," kata Juru Bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Md Michael di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).
Michel mengatakan TPN diisi sosok pengusaha seperti Hary Tanoesoedibjo, Sandiaga Uno dan Arsjad Rasjid yang membantu Mahfud menyiapkan materi debat. Dia mengatakan Mahfud siap menghadapi debat cawapres besok.
Selain itu, Mahfud Md juga dinilai memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sehingga bisa mendorong kemajuan ekonomi. Salah satu kasus yang pernah ditangani yakni pembebasan 126 kapal batu bara yang disandera. Mahfud bekerja sama dengan Menteri ESDM.
Kasus tersebut ditangani karena ada seorang pengusaha yang melapor bahwa kapalnya ditahan pemerintah. Padahal di satu sisi, kapal tersebut harus dibawa ke Hongkong.
Kalau hal itu tidak dilakukan maka pengusaha bisa melanggar kontrak dan mengalami kerugian hingga puluhan miliar.
Kasus lainnya yakni terkait utang negara yang mencapai Rp 800 miliar kepada pengusaha Jusuf Hamka. Mahfud pun mendorong Kemenkeu agar membayar utang tersebut.
"Saya sudah katakan Kementerian Keuangan wajib membayar, jumlahnya dibicarakan lagi. Tentu namanya dibicarakan, kedua belah pihak bisa mengajukan usul," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
Jika utang tidak segera dibayar, Mahfud menyebut, hal itu akan merugikan negara karena bunga terus bertambah berdasarkan keputusan pengadilan.
"Saya sudah memutuskan bahwa itu utang wajib dibayar. Kalau utang tidak dibayar, bunganya bertambah terus sesuai dengan keputusan pengadilan dan negara dirugikan. Kalau negara dirugikan secara sengaja, itu artinya tersendiri secara hukum," ungkap Mahfud.
Langkah itu dilakukan karena dia menilai bisnis dan investasi menjadi rentan terhadap perubahan hukum yang tidak konsisten atau tindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat bisa membantu mencegah praktik korupsi serta memperbaiki iklim berbisnis.
Gencar Lakukan Diskusi dengan Pengusaha
Mahfud juga melakukan diskusi dengan pelaku usaha termasuk ekonomi. Hal ini dilakukan bahkan sebelum dirinya ditetapkan sebagai cawapres Ganjar Pranowo.
Menurutnya, para pengusaha dan ekonom memiliki harapan yang sama terkait kepastian hukum dan konsistensi hukum. Sehingga mereka bisa memiliki kepastian berusaha dan berbisnis.
Pasalnya, tidak sedikit pelaku usaha dan ekonomi yang mengeluhkan kepada dirinya terkait penegakan hukum dan birokrasinya.
"Mereka (pelaku usaha) kalau punya proyek itu dipersulit. Kalau tidak menyuap proyek kami dibunuh, kalau menyuap kami dipenjarakan. Ini menggambarkan kepastian hukum, fair and consequence, butuh aturan yang konsisten," tuturnya.
Oleh karena itu dia menilai untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional maka penegakan hukum merupakan hal mutlak yang harus dilakukan.
"Karena jaminan penegakan hukum akan melindungi hak milik, mencegah korupsi, dan pengaruh berpengaruh untuk menarik investasi," tutupnya.
(prf/ega)