Balasan TKN saat Ucapan Prabowo 'Indonesia Bubar' Diungkit Mahfud

Mahfud menuturkan Indonesia Emas 2045 bisa tidak tercapai bila korupsi masih merajalela dan keadilan tidak ditegakkan. Dia menegaskan, bersama Ganjar Pranowo akan memberikan perhatian untuk membenahi penegakan hukum.

"Karena kalau keadaan seperti sekarang, korupsi merajalela, pelanggaran hukum luar biasa, keadilan sudah tidak ada yang ngurus. Maka tahun 2030 itu mungkin Indonesia sudah tidak, tidak akan pernah menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Oleh sebab itu program kami, harus dihentikan situasi korupsi, pelanggaran hukum yang sekarang terjadi kalau Indonesia memang ingin menjadi Indonesia di tahun 2045," tuturnya.

"Itulah sebabnya kami juga memberi porsi yang sangat besar terhadap pelanggaran hukum dan penegakan hukum-hukum korupsi. Kekuatan (terhadap) ini harus diperkuat, ditata aparaturnya. Karena kalau aturan menurut saya sudah cukup. Tinggal aparatur dan pejabat-pejabat yang bermental korup itu harus disingkirkan dari arah jalannya negara menuju Indonesia Emas ini," imbuhnya.

Balasan TKN Prabowo-Gibran

Merespons hal itu, TKN Prabowo-Gibran lantas memberi tanggapan. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Erwin Aksa, justru mengkritik kementerian yang dipimpin Mahfud transparansinya rendah.

"Persoalan utama kita ada masih rendahnya transparansi dan Menko Polhukam seharusnya membuat rencana besar terkhusus penyaluran bansos, PKH (program keluarga harapan), BLT (bantuan langsung tunai)," kata Erwin kepada wartawan, Jumat (8/12).

Menurut Erwin, mesti ada transparansi terkait pelayanan terhadap publik. Jika tak transparan, kata Erwin, maka bantuan rawan tak tepat sasaran.

"Transparansi layanan publik dan transparansi penerimaan negara, semua ini membuat penerimaan negara kita rendah dan pelayanan publik kita menjadi rawan untuk ada KKN serta penyaluran program sosial tidak tepat sasaran," katanya.

Erwin mengatakan Kemenko Polhukam yang dipimpin Mahfud mesti mengevaluasi kinerja. "Iya kinerja Kementerian Polhukam karena Menko-nya siapa. Menko Polhukam membawahi lembaga dan kementerian yang terkait dengan hukum," pungkasnya.