.webp)
Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, tiba-tiba mengungkit pernyataan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, pada 2018 lalu terkait Indonesia akan bubar pada 2030. TKN Prabowo-Gibran pun membalas pernyataan Mahfud Md.
Mahfud menyampaikan itu saat acara Dialog Kebangsaan bersama pelajar dan mahasiswa Indonesia se-Malaysia di Kuala Lumpur, Jumat (8/12/2023) kemarin. Saat itu, Mahfud mulanya bicara terkait Indonesia Emas 2045.
"Saudara-saudara, tadi saya katakan itu semua (Indonesia Emas 2045) baru akan tercapai kalau hukum dan keadilan betul-betul diterapkan," kata Mahfud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah itu, Mahfud mengungkit pernyataan Prabowo Subianto pada 2018 lalu soal Indonesia akan bubar pada 2030. Mahfud setuju dengan hal itu jika penegakan hukum dan keadilan tidak benar-benar diterapkan.
"Pada tahun 2018, ada diskusi besar yang dipicu oleh pernyataan Pak Prabowo. Waktu itu 2018 ya, bukan sekarang. Saya nggak bicara sekarang. 2018, Pak Prabowo begitu, tahun 2030 Indonesia akan bubar. Kenapa? Ribut orang. Loh, ini sebenarnya dihitung secara Indonesia itu 2045 Indonesia emas, tapi Pak Prabowo bilang 2030 kalau negara kayak gini, ini bubar. Kenapa, Pak Prabowo? Timbul perdebatan sengit di masyarakat," ujarnya.
Mahfud mengatakan Prabowo menyampaikan itu setelah membaca novel karya seorang ahli strategi Amerika Serikat. Mahfud menyebut, saat itu Prabowo diserang, namun dia membela.
"Pak Prabowo yang dia membaca sebuah buku karya PW Singer (dan August Cole). Judulnya Ghost Fleet. Barisan Hantu. Nah, di situ disebut dalam satu paragraf. Pada tahun 2030 ketika dunia sudah dikuasai oleh artificial intelligence (AI). Dan Indonesia sudah tidak ada di dunia. Maka bentuk-bentuk peperangan akan terjadi seperti ini," ucapnya.
"Loh, sesudah ditanya buku apa itu, Pak Prabowo? Itu ternyata novel intelijen, bukan karya ilmiah. Itu novel. PW Singer itu adalah seorang wartawan penulis perang. Kisah-kisah perang. Lalu dia memproyeksi itu oleh Pak Prabowo dikemukakan. Pak Prabowo waktu itu diserang ramai-ramai. Tapi saya salah satu yang membela Pak Prabowo itu benar," lanjutnya.
Baca respons TKN Prabowo-Gibran di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Prabowo Heran Ada yang Nyinyir soal Program Makan Siang-Susu Gratis
Mahfud menuturkan Indonesia Emas 2045 bisa tidak tercapai bila korupsi masih merajalela dan keadilan tidak ditegakkan. Dia menegaskan, bersama Ganjar Pranowo akan memberikan perhatian untuk membenahi penegakan hukum.
"Karena kalau keadaan seperti sekarang, korupsi merajalela, pelanggaran hukum luar biasa, keadilan sudah tidak ada yang ngurus. Maka tahun 2030 itu mungkin Indonesia sudah tidak, tidak akan pernah menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Oleh sebab itu program kami, harus dihentikan situasi korupsi, pelanggaran hukum yang sekarang terjadi kalau Indonesia memang ingin menjadi Indonesia di tahun 2045," tuturnya.
"Itulah sebabnya kami juga memberi porsi yang sangat besar terhadap pelanggaran hukum dan penegakan hukum-hukum korupsi. Kekuatan (terhadap) ini harus diperkuat, ditata aparaturnya. Karena kalau aturan menurut saya sudah cukup. Tinggal aparatur dan pejabat-pejabat yang bermental korup itu harus disingkirkan dari arah jalannya negara menuju Indonesia Emas ini," imbuhnya.
Balasan TKN Prabowo-Gibran
Merespons hal itu, TKN Prabowo-Gibran lantas memberi tanggapan. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Erwin Aksa, justru mengkritik kementerian yang dipimpin Mahfud transparansinya rendah.
"Persoalan utama kita ada masih rendahnya transparansi dan Menko Polhukam seharusnya membuat rencana besar terkhusus penyaluran bansos, PKH (program keluarga harapan), BLT (bantuan langsung tunai)," kata Erwin kepada wartawan, Jumat (8/12).
Menurut Erwin, mesti ada transparansi terkait pelayanan terhadap publik. Jika tak transparan, kata Erwin, maka bantuan rawan tak tepat sasaran.
"Transparansi layanan publik dan transparansi penerimaan negara, semua ini membuat penerimaan negara kita rendah dan pelayanan publik kita menjadi rawan untuk ada KKN serta penyaluran program sosial tidak tepat sasaran," katanya.
Erwin mengatakan Kemenko Polhukam yang dipimpin Mahfud mesti mengevaluasi kinerja. "Iya kinerja Kementerian Polhukam karena Menko-nya siapa. Menko Polhukam membawahi lembaga dan kementerian yang terkait dengan hukum," pungkasnya.
(maa/fas)
