Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons soal Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat Kader (FKLPDK) yang mendukung Ganjar-Mahfud. AHY menegaskan Partai Demokrat tidak pernah mendua dalam memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Kami tidak pernah ada mendua. Dalam pemilihan presiden, yaitu mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dalam keputusan yang diambil dan sudah dideklarasikan juga di depan publik," kata AHY kepada wartawan di Kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).
AHY mengatakan Partai Demokrat punya struktur yang lengkap dan solid. Tercatat, kata dia, hingga saat ini sudah ada 38 DPD Partai Demokrat, DPC Partai Demokrat mencapai 514 Kabupaten/kota.
"Kita juga punya struktur yang lengkap dan solid sampai dengan hari ini ada 38 DPD, 514 Kabupaten kota, dan kami satu komando. Kami sudah menentukan arah dan juga posisi dalam pemilihan presiden, yaitu mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden," ujarnya.
Meski begitu, AHY menilai wajar jika ada satu dua orang kader ataupun mantan kader yang berpandangan berbeda. Namun, kata dia, itu tidak merepresentasikan sikap resmi Partai Demokrat.
"Saya pikir hal yang wajar dalam berdemokrasi. Yang penting kami tidak pernah ada mendua dalam keputusan yang diambil dan sudah dideklarasikan juga di depan publik," pungkasnya.
Sebelumnya Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat Kader (FKLPDK) deklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. FKLPDK sebelumnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 pada pertengahan November.
Ketua Umum FKLPDK Sahat Saragih menyebut mencabut dukungan terhadap Prabowo merupakan imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sahat menganggap Prabowo terlalu bergantung dengan penguasa hingga tidak memiliki kepercayaan diri.
"Karena Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa. Itu artinya Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri," ucap Sahat Saragih saat deklarasi di 678 Hotel, Cawang, Jakarta Timur pada Selasa (28/11).
Alasan lainnya, Sahat menganggap penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan tidak berjiwa negarawan. Menurutnya kekuasaan tersebut hanyalah kepuasan nafsu politik semata.
(bel/gbr)