Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, membantah adanya dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dengan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Partai Demokrat (PD) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut kebenaran pakta tersebut meski Budi membantah.
"Bantahan Kepala BIN atas beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat sudah bisa diprediksi. Tentu saja ketika operasi politik bocor atau gagal, selalu ada penyangkalan. Oleh karena itu," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).
Kamhar mengatakan kasus dugaan pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo merupakan sesuatu yang terang benderang. Dia menilai hal itu diduga terkait penyalahgunaan kekuasaan.
"Ini nyata-nyata alias terang benderang sebagai bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran atas azas netralitas dari aparat dan penyelenggara negara. Publik akan terus memonitor. Bawaslu mesti menindaklanjuti ini, jangan gentar," katanya.
Kamhar berharap kasus dugaan aparatur sipil negara (ASN) tak netral itu didiamkan oleh Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dia mengatakan dua lembaga itu harus proaktif.
"Ini cukup memadai sebagai bukti permulaan. Bawaslu dan KASN mesti lebih proaktif menindaklanjuti. Publik juga mesti terus memonitor ini agar tak menguap begitu saja. Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi," katanya.
Sebagai informasi, dokumen diduga pakta integritas itu disebut-sebut ditemukan KPK saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Yan Piet. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman kemudian mempertanyakan hal itu.
"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).
"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.
Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah buka suara. Firli memerintahkan anak buahnya mengecek hal itu karena narasi yang beredar mengatakan dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.
"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu," kata Firli di kantornya, Kamis (14/11).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kemudian menanggapi soal beredarnya pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Hasto menyinggung pelaku manipulasi akan menuai atas manipulasi yang dilakukan.
"Nah, nanti akan kita lihat karena politik ini kan arus kebenaran, siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar, karena berbagai penggiringan opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya, sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pacific, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Hasto, yang juga menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengatakan PDIP tak menggunakan cara pakta integritas untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan PDIP tak mengenal manipulasi dan drama.
Terbaru, Budi Gunawan buka suara saat ditanya soal pakta integritas tersebut. Dia membantah keberadaan pakta tersebut itu.
"Nggak ada. Nggak ada. Masa intel ngeluarin gitu," kata Budi Gunawan usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto jadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11).
Selain itu, Budi Gunawan juga menanggapi pertanyaan kabar dirinya yang akan diganti. Dia tidak mengetahui perihal tersebut.
"Wah, nggak tahu," ujarnya.
Lihat juga Video 'Pj Bupati Sorong soal Pakta Diduga untuk Memenangkan Ganjar: No Comment':
(aik/haf)