Skor 5 dari Ganjar untuk Penegakan Hukum Tuai Balasan Barisan Jokowi

PAN Minta Data

Sedikit berbeda, PAN justru sebetulnya memahami terhadap penilaian Ganjar atas penegakan hukum di Indonesia belakangan ini. Namun, dia meminta fakta dan data terkait itu.

"Jika kemudian Mas Ganjar memberi nilai merah atau 5 atas penegakan hukum di pemerintahan Presiden Jokowi pascaputusan MK Nomor 90/2023 ini, ya hal itu dapat dipahami," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Sabtu (18/11).

"Tetapi sikap Mas Ganjar yang memberikan rapor merah kepada pemerintahan Presiden Jokowi jangan disalahartikan sebagai sikap kekecewaan Mas Ganjar karena Jokowi Effect tidak hinggap di pundaknya, atau karena Mas Ganjar tidak ikhlas karena Mas Gibran maju berpasangan dengan Pak Prabowo," imbuhnya.

Menurut Viva Yoga, setiap warga negara bebas dan tidak dilarang untuk memberikan penilaian yang bersifat subyektif atas kinerja pemerintah. Namun, Viva mengingatkan perlunya data agar penilaian berimbang.

"Makanya untuk mengetahui fakta dan realitas yang terjadi diperlukan data dan variabel yang komprehensif agar menjadi penilaian yang obyektif dengan tingkat akurasi dan validasi yang tinggi," ujarya.

PSI Bicara Kepuasan Rakyat ke Jokowi

Kemudian, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), juga turut membela Jokowi. Partai yang dipimpin putra Jokowi, Kaesang Pangarep ini, justru mengungkit kepuasaan rakyat ke Jokowi.

"Monggo Pak Ganjar berikan nilai berapa saja. Itu hak Pak Ganjar sebagai warga negara yang kebetulan punya cita-cita menjadi presiden di republik ini," ujar Sekjen PSI Raja Juli kepada wartawan, Sabtu (18/11).

Menurutnya, yang terpenting adalah penilaian dari rakyat. Dia mengatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi di segala bidang sangat baik.

"Bagi kami yang paling penting penilaian dari rakyat bukan dari politisi. Penilaian rakyat lebih objektif pastinya. Dan, kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Presiden di segala bidang sangat baik," tuturnya.