PKS Tolak Dinasti Politik: Makan Banyak Korban karena KKN

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 27 Okt 2023 15:33 WIB
Foto: Juru Bicara PKS M Iqbal. (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Juru Bicara PKS M Iqbal berbicara soal dinasti politik. Iqbal mengatakan PKS tak setuju dinasti politik karena memakan banyak korban pada masa reformasi 1998.

"Setuju nggak politik dinasti? Kenapa tidak setuju dengan politik dinasti? Kita sudah berjuang lama, reformasi kita tahun '98 memakan banyak korban, karena apa? Karena terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Iqbal di Dialog Kampanye Perubahan di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Iqbal menyebut masa itu bisa berhenti karena rakyat melakukan gerakan perubahan. Maka itu, dia mengajak para relawan Anies-Cak Imin untuk sama-sama melakukan gerakan perubahan.

"Apa yang harus kita ubah? Yang pertama pengangguran tinggi, harga sembako murah atau mahal? Harga sembako berkeadilan atau tidak? Di saat sekolah-sekolah akan roboh, di saat gaji guru hanya Rp 600 ribu, pemerintah membangun ibu kota negara dengan biaya triliunan rupiah. Orang yang punya utang pengen punya rumah baru, akhirnya besar pasak dari pada tiang," katanya.

Iqbal mengatakan pemerintah saat ini tidak terlalu memperhatikan pendidikan. Dia menyebut pemerintahan hanya fokus soal infrastruktur.

"Yang kedua, pendidikan kita sangat memprihatinkan, kebijakan-kebijakan Presiden sebelumnya tidak ada komitmen, tidak ada guru yang bermasalah dengan korupsi. Tapi saat ini SDM kita mengerikan, guru melawan murid, murid berantem dengan guru. Kenapa? Karena kita sibuk membangun infrastruktur tapi kita lupa akan SDM, kita lupa karakter, kita lupa dengan akhlak," katanya.

"Kita hanya investasi dan infrastruktur, tapi bagaimana dengan pendidikan kita saat ini? untuk itu kita harus berubah. Setuju nggak?" tambahnya.

Presiden Jokowi sebelumnya bicara soal anggapan dinasti politik keluarganya usai Wali Kota Solo yang merupakan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, diusung jadi cawapes Prabowo Subianto. Jokowi menyerahkan penilaian itu ke masyarakat.

"Ya itu kan masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai," ujar Jokowi, usai membuka BNI Investor Daily Summit 2023 di Plataran Hutan Kota, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Simak juga Video 'Sudah 2 Kali Prabowo Bicara Tentang Dinasti Politik':






(azh/idn)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork