Menko Polhukam Mahfud Md mengingatkan terkait beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satunya yakni potensi cuaca buruk pada bulan krusial pelaksanaan Pemilu.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024 dalam Rangka Pemenangan Pemilu Tahun 2024 di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Mahfud mengatakan salah satu aspek kesiapan penyelenggaraan pemilu yakni persiapan dalam perencanaan distribusi logistik untuk pemilu. Menurutnya, hal ini kerap menjadi masalah dalam rangkaian pelaksanaan pemilu sebelumnya.
"Distribusi logistik sering jadi berita yang kadang kala mencemaskan, karena kadang kala ada penghadangan, bencana alam, pada waktunya ada pemalsuan di tengah penyelenggaraan, ini mestinya sudah diperhatikan betul," ungkap Mahfud.
Mahfud menyampaikan soal wacana perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dimana kata dia, jika nantinya pilkada dilakukan pada bulan November ada kemungkinan menumpuk dengan agenda lain seperti sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tetapi itu baru disampaikan, baru dibicarakan di DRP, kalau pendaftaran calon presiden sudah diputuskan oleh DPR bersama Mendagri, Bawaslu dan KPU," kata dia.
Hal lain yang perlu diantisipasi, kata Mahfud, yakni mengenai keadaan cuaca pada bulan berjalannya pelaksanaan Pemilu. Dia memaparkan soal prediksi BMKG yang menyatakan musim hujan bakal terjadi pada November 2023.
"Karena BMKG memprediksi awal musim hujan secara umum terjadi November 2023 dan puncaknya nantinya pada Januari dan Februari," paparnya
"Ini mungkin terjadi banjir dimana-mana sehingga bisa menggangu logistik, persiapan teknis, dan sebagainya. Di sini polri diharapkan mengantisipasinya," lanjut Mahfud
Kemudian, Mahfud juga menegaskan bahwa perlu adanya komitmen yang tegas terkait keprofesionalan penyelenggara Pemilu. Aspek tersebut perlu dijaga baik di pusat hingga daerah.
"Banyak kasus sidang di MK itu, dulu kan banyak perubahan suara itu diantara para caleg, partai yang sudah jelas kalah menggabungkan suaranya ke sesama kalah lalu menandatangan itu yang tadinya tidak dapat jadi dapat, itu yang sering terjadi perkara di Mahkamah Konstitusi," ungkap dia.
Karena itu, lanjut Mahfud masalah tersebut harus dijamin penyelesaiannya dengan netralitas yang dijalankan Polri sebagai aparat penegak hukum. Menurutnya, netralitas Polri dalam Pemilu turut mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.
"Terkait isu keamanan, fokus yang harus kita antisipasi adalah ancaman kekerasan, pengerusakan fasilitas penyelenggara pemilu, sampai sekarang sudah banyak contohnya, kantor KPU, kantor bupati bahkan, kantor kecamatan dibakar dirusak. Kemudian yang banyak lagi serangan Siber, terhadap IT dan bencana-bencana lain," jelasnya.
"Seluruh aparat kepolisian yang bertugas di pusat maupun di wilayah-wilayah harus segera mengencangkan ikat pinggang, karena tahapan Pemilu saat ini sudah memasuki masa yang krusial," pesan Mahfud.
Lihat juga Video 'Jokowi Tak Ingin Masyarakat Ribut Seusai Pilpres karena Menang Kalah Biasa':
(yld/yld)