Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan memandang saat ini negara cenderung tidak melibatkan semua pihak dalam memajukan pendidikan. Dia mengatakan seolah negara meminta warga cukup diam, bayar pajak, dan mencoblos, sedangkan pendidikan cukup hanya menjadi urusan negara.
Terkait ini, NasDem menganggap Anies tidak sedang menyindir seseorang secara spesifik dalam pernyataannya itu.
"Gini, pernyataan Anies itu tidak spesifik mengatakan ke orang, tapi kondisi saat ini yang dimaksud oleh Mas Anies bahwa semua diurus oleh negara," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Minggu (30/7/2023).
Ali mengatakan Anies sedang berpendapat minimnya partisipasi publik dalam mengembangkan dunia pendidikan. Menurutnya, seperti itulah Anies mengilustrasikan negara masih cenderung meminggirkan keterlibatan publik, khususnya di bidang pendidikan.
"Di sisi lain, partisipasi publik dalam dunia pendidikan itu tidak ada, kira-kira seperti itu. Jadi pernyataan itu tidak diperuntukan untuk orang tapi Anies melihat kondisi saat ini. Jadi seakan dia mengilustrasikan demikian tapi sesungguhnya itu bukan untuk orang," ujarnya.
Lebih lanjut Ali menegaskan Anies tidak menyindir pemerintah pusat. Menurutnya, Anies sekadar mengkritik bagaimana kondisi dunia pendidikan yang masih belum maksimal diurus negara.
"Begini, bukan urusan pusat, urusan pendidikan ini kan urusan negara. Jadi ini salah satu yang diatur dalam konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bahwa kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kondisi pendidikan kita hari ini sudah maksimal," kata Ali.
"Ini membutuhkan partisipasi warga negara untuk terlibat dalam dunia pendidikan itu. Jadi Mas Anies itu mengilustrasikan kondisi hari ini di mana semua urusan pendidikan itu diatur oleh negara. Kira-kira seperti itu.
Diberitakan sebelumnya, Anies mengatakan pemerintah perlu mengubah cara dalam mengembangkan dunia pendidikan. Dia menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam memajukan pendidikan.
Hal itu disampaikan Anies dalam acara Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023). Awalnya Anies menceritakan saat memulai kegiatan Indonesia Mengajar, menekankan jika pendidikan ialah gerakan, bukan program.
"Saya waktu itu ketika memulai Indonesia Mengajar, kami eksplisit menyampaikan pendidikan bukan sebagai program, pendidikan sebagai gerakan," ujar Anies.
"Lalu, ingat pemberantasan buta huruf? Itu nanti teman-teman boleh Google. Kalau ada foto Sukarno, di papan tulis menulis A I U E O tahun 47/48. Lalu banner di atasnya itu tulisannya menarik sekali. Kalau pemerintah biasanya bikin acara 'Dengan semangat ini ini'. Ini nggak, 'Bantu kami berantas buta huruf'. Kata pertamanya 'bantu'," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut jika negara saat ini tidak melibatkan banyak pihak dalam pendidikan. Menurutnya, hal itu perlu diubah oleh pemerintah.
"Hari ini negara sekarang bilang 'Anda diam saja, kami aja yang kerjakan semuanya. Anda bayar pajak, Anda nyoblos pemilu, tapi nggak harus terlibat'. Yang ini harus diubah, 'Bantu kami terlibat' dan kemudian muncul gerakan untuk pendidikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Anies kemudian menyinggung jika pendapatan guru saat ini masih belum sepadan. Dia menuturkan jika ingin pendidikan Indonesia maju, maka perlu adanya perhatian terhadap pendapatan para guru.
Simak Video: Salam Komando dengan Anies, Ganjar: Cocok Nggak?
(fca/gbr)