Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo menggantikan eks Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate yang terseret kasus korupsi BTS Kominfo. NasDem mengungkapkan Ketua Umum Surya Paloh tidak menyodorkan nama ke Istana Kepresidenan soal pengganti Johnny Plate sebelum Budi Arie dilantik.
Waketum NasDem Ahmad Ali mulanya mengungkapkan pertemuan Paloh dan Jokowi di Istana tak membahas sisa menteri dari NasDem di kabinet. Lagi pula, menurutnya, Jokowi tak punya kewajiban untuk membicarakan itu dengan Paloh sebagai ketum parpol.
"Nggaklah. Kalau itu, Presiden tidak punya kewajiban untuk membicarakan hal-hal seperti itu," kata Ali kepada, Kamis (20/7/2023).
Ali mengungkit pihaknya juga tidak diminta menyodorkan nama pengganti Johnny usai dicopot karena terseret kasus korupsi.
"Toh, kemarin NasDem tidak mengirimkan nama kan. Yang pasti bahwa NasDem tidak mengirimkan nama ke Istana tentang pergantian itu kan," ujar dia.
Namun Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan pihaknya tak mempersoalkan hal tersebut karena reshuffle kabinet menjadi sepenuhnya kewenangan Presiden. Dia lalu menyinggung proses hukum yang dijalani Johnny nantinya harus diuji pula.
"Karena memang ya bagi kita itu adalah kewenangan presiden. Kemudian proses hukum yang berjalan sekarang nanti akan kita uji," sebut dia.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan mewanti-wanti Budi Arie Setiadi terkait tugas baru yang diembannya sebagai Menkominfo. Farhan mengatakan Menkominfo memiliki tugas berat dalam pengelolaan dana implementasi UU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
"Bagus-bagus, the biggest challange tentang pengelolaan dana implementasi undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Berat banget lho, itu eksprktasinya tinggi tampi implementasinya berat," kata Farhan ditemui terpisah di Djakarta Theater, Jakarta Pusat.
Selain itu, kata Farhan, ada tantangan lain yang menanti Budi Arie, terkait revisi UU Penyiaran. Farhan mengaku tidak dapat menjamin revisi UU itu dapat selesai.
"Terakhir yang saya kurang yakin bisa selesai itu soal revisi UU Penyiaran, karena di UU Penyiaran yang baru nanti kita akan bicara soal definisi penyiaran yang ujungnya nanti masuk ke pengumpulan data," jelasnya.
Dia menjelaskan jika Menkominfo baru berencana untuk membuat tim pengawasan media sosial. Dia pun mengingatkan untuk tidak terjebak pada masalah TikTok saja, tetapi juga media sosial lain.
"Artinya bagaimana nanti dalam setahun terakhir ini bisa menjawab tantangan soal perkembangan teknologi yang kita tunggu-tunggu itu memberikan manfaat dan rasa aman kepada semua orang," jelasnya.
Namun, dia menuturkan jika Presiden Jokowi meyakini Budi Arie dapat mengatasi tantangan itu, dia pun akan turut meyakininya. Sebab, dia menyebut menteri merupakan perpanjangan tangan dari presiden.
"Kalau presiden yakin, saya yakin. Kan Menkomimfo baru dianggap perpanjangan tangan untuk cawe. Semua menteri perpanjangan tangan Jokowi, itu mah sudah pasti," tuturnya.
Diketahui Jokowi melakukan reshuffle kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/7). Budi Arie yang sebelumnya menjabat Wamendes-PDTT telah dilantik jadi Menkominfo menggantikan Johnny.
Selain Budi Arie, Jokowi juga melantik 5 Wamen dan 2 anggota Wantimpres. Berikut lengkap tokoh yang dilantik:
Menkominfo Budi Arie Setiadi
Wamenkominfo Nezar Patria
Wamendes Paiman Raharjo
Wamenlu Pahala Mansury
Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani
Wamenag Saiful Dasuki
Wantimpres Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto
Simak juga 'Kata Surya Paloh soal Jatah Kursi Menteri NasDem Berkurang':
(fca/rfs)