Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu sudah sangat dinantikan. Ia menyakini pengumuman MK akan menjernihkan asumsi yang belakangan muncul di publik.
"Putusan MK ini sudah lama dinantikan untuk menjernihkan proses politik pencalegan yang menjadi keruh akibat adanya dinamika judicial review di MK untuk kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).
Kamhar menilai Indonesia akan mengalami mundurnya demokrasi jika sistem pemilu ditetapkan jadi proporsional tertutup atau coblos partai. Apalagi, lanjut dia, delapan partai politik di Senayan sudah sepakat untuk menolak sistem proporsional tertutup.
"Mengingat upaya ini akan menjadi langkah mundur demokrasi dan pengkhianatan atas amanah reformasi jika dikabulkan, karenanya ini telah mendorong delapan pimpinan partai politik di parlemen dan ketua-ketua fraksi membuat pernyataan politik bersama yang memilih dan menegaskan tetap pada sistem proporsional terbuka, menolak sistem pemilu proporsional tertutup," ujarnya.
Demokrat berharap MK mengumumkan tetap pada proporsional terbuka. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas demokrasi.
"Kontrol demokrasi baik dari parlemen maupun elemen civil society begitu kuat terhadap proses judicial review ini. Oleh karena itu, putusan ini sudah sangat dinantikan," ujar Kamhar.
"Kita semua menaruh harapan besar atas putusan ini, apalagi MK sebagai lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi memiliki imperatif moral dan konstitusional untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi serta amanah reformasi," sambungnya.
MK akan mengetok putusan yang paling ditunggu terkait Pemilu 2024. Rencananya putusan itu akan diketok pada Kamis (15/6/2023) besok.
"Kamis, 15 Juni 2023, pukul 09.30 WIB. Agenda: Pengucapan putusan," demikian bunyi jadwal MK yang dilansir website-nya, Senin (12/6).
Simak juga Video 'Survei Populi Center: 64,8 % Publik Ingin Coblos Caleg, Bukan Partai':
(dwr/rfs)