Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait pemerintah lebih mendukung sistem proporsional terbuka. Hasto berbicara PDIP lebih mengutamakan mencari pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah rakyat.
"Ya kalau bagi kami, bagi PDIP, berpolitikan digerakkan pada keyakinan, sama seperti kami mencari sosok pemimpin, itu untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk mencari coat tail effect, demikian pula dalam merekrut calon-calon anggota legislatif yang kami cari adalah kapasitas kepemimpinannya dalam menyelesaikan masalah rakyat dan membangun masa depan Indonesia raya," kata Hasto di Sekolah DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).
Hasto mengaku tak masalah dengan pendapat Surya Paloh tersebut. Dia menyebut akan menyerahkan keputusan kepada Mahkamah Konstitusi.
"Jadi kalau Pak Surya Paloh berpendapat seperti itu, ya kita hormati. Sama dengan para profesor yang merupakan pakar di bidangnya yang tadi telah menyuarakan pentingnya proporsional tertutup, tinggal mau ikut mana? Kita serahkan pada hakim konstitusi," ujarnya.
Hasto mengaku siap dengan apapun keputusan MK. Sebab, menurut dia, PDIP bukan pihak yang memiliki legal standing untuk judicial review.
"PDI Perjuangan pada prinsipnya ya kami siap, terbuka ataupun tertutup. Karena kami bukan pihak yang memiliki legal standing untuk menjudicial review. Jadi lebih baik kita serahkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi," kata Hasto.
"Dengan sikap kenegarawanannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tunggu keputusan dari MK tersebut, dan PDI Perjuangan siap menerima apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi," sambungnya.
Kemudian, Hasto menilai jika ada perubahan sistem pemilu, tidak akan mempengaruhi tahapan pemilu yang tengah berlangsung. Dia menyebut pemilu akan tetap digelar tepat waktu, meskipun jika nanti MK memutuskan sistem proporsional tertutup.
"Kalau secara empiris ketika pada tahun 2009, 2008 terjadi judicial review pada bulan Desember 2008 keputusan diambil, saat itu kan keputusan dari Mahkamah Konstitusi langsung efektif berlaku sebagai hukum," ujarnya.
"Sehingga hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pemilu tepat waktu, itu sifatnya mandatory, itu tidak boleh digeser-geser apapun alasannya, sehingga secara empiris tentu saja itu memungkinkan," lanjut dia.
Apalagi, menurut dia, pemilu masih akan berlangsung satu tahun lagi. Sebab itu, dia menyebut masih ada kemungkinan untuk perubahan sistem pemilu.
"Apalagi sekarang waktunya masih satu tahun sehingga dimungkinkan. Tetapi sekali lagi, PDI Perjuangan menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi karena kami bukan pihak yang melalukan judicial review," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkit soal sistem pemilu usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia mengatakan sikap pemerintah sudah jelas mendukung pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau coblos caleg.
Surya Paloh awalnya menjawab pertanyaan apakah dirinya bertanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal sistem pemilu saat dirinya bertemu beberpa waktu lalu. Dia mengaku tidak pernah bertanya lantaran sikap Pemerintah Jokowi sudah jelas soal itu.
"Saya tidak menyia-nyiakan waktu kesempatan yang ada, walau waktu 1 jam 20 menit itu terasa amat singkat, jadi saya tidak singgung mengenai masalah proporsional terbuka dan tertutup ini karena saya tahu sikap pemerintah sudah jelas," kata Paloh saat konferensi pers bersama AHY di DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2).
Paloh mengatakan Pemerintah Jokowi pasti mendukung pemilu yang akan datang dilakukan secara terbuka atau mencoblos gambar caleg. Dia pun bersyukur atas hal itu.
"Sikap pemerintah sudah memberikan apresiasi dan dukungan supaya terbuka. Dan saya mensyukuri ini," ucapnya.
Tonton juga Video: AHY Bertemu Surya Paloh, Tegaskan PD-NasDem Tolak Pemilu Coblos Partai
(amw/azh)