.webp)
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkap teori bohir politik terkait perjanjian pilpres hingga perjanjian utang-piutang yang membawa-bawa nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Teori bohir politik ini dibantah mentah-mentah oleh Partai Gerindra.
Fahri Hamzah awalnya mengungkit terkait kekosongan pembiayaan politik. Menurutnya, dari situ lah lalu muncul yang namanya bohir politik.
"Ya itu tadi karena ada kekosongan, kekosongan pembiayaan. Jelas lah bahwa pembiayaan politik kita ini itu yang saya bilang tadi, teori bohir ini," kata Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri Hamzah lalu menjelaskan apa maksud bohir politik dalam pepolitikan nasional. Dia menilai bohir politik lah yang memegang dokumen perjanjian hingga dokumen pinjaman biaya politik.
"Sebenarnya tadi kan kan bohir ini kan sebenarnya yang belum kita tahu soal bohir. Siapa yang disebut bohir dalam apa, siapa yang memegang dokumen terakhir. Itu bohir, itu, dalam pembiayaan politik yang tidak jelas pemegang dokumen terbanyak itu adalah bohir," ujar Fahri.
"Karena orang-orang itu bikin perjanjian tapi terakhir ini ada yang pegang teks besarnya, naskah besarnya lah yang paling banyak. Oh si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian dan itu ada di tangan satu-dua orang," sambungnya.
Menurut Fahri Hamzah soal bohir politik ini banyak contohnya, tak hanya terkait perjanjian dan utang piutang Prabowo, Sandiaga, dan Anies. Sebab, Fahri menyadari pembiayaan politik di Tanah Air cukup mahal.
"Tapi ini semua sebenarnya karena ketidakjelasan kita dalam sistem pembiayaan politik. Biayanya terlalu mahal, perangnya terlalu ugal-ugalan ini Thai boxing ini sehingga kemudian memaksa kita untuk mencari sumber pembiayaan yang sangat besar di luar mekanisme pembiayaan yang bisa kita selenggarakan secara formil, sekian jatah orang individual, sekian jatah untuk perusahaan misalnya gitu," ucapnya.
Fahri menilai sejauh ini belum ada aturan untuk perjanjian dan perihal utang piutang dalam politik. Hal tersebut dinilainya perlu diatur agar kejelasan di permukaan politik nasional.
"Akhirnya kita melewati itu semua dan itu sebenarnya bagian dari ketidakjelasan masa depan politik kita, jika kita tidak atur dari sekarang ya selamanya permainan di belakang layar akan mendominasi dibandingkan permainan di depan layar," imbuhnya.
Simak juga Video 'Gerindra Ingin Belajar dari PDIP-Golkar-PKB: 2024 Kita Pimpin Republik Ini':
Simak respons Gerindra di halaman berikutnya.
