Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah berbicara tentang isu perjanjian politik yang sedang ramai dibahas. Bagi Fahri Hamzah, perjanjian politik yang dibuat di negara ini masih absurd karena tak diatur negara.
"Kenapa dalam politik Indonesia ada janji-janji keperdataan dalam jalan menuju negara. Sebab, harusnya perjanjian keperdataan dalam politik itu tidak dikenal. Menurut saya, perlu digarisbawahi semua pihak, supaya membaca akar dari masalahnya itu karena sistem politik dan sistem pemilu kita itu tidak mengatur penjadwalan yang rigid, sehingga karena tidak ada penjadwalan yang rigid itu, siapa yang maju sekarang, siapa yang maju besok, tidak diatur," kata Fahri Hamzah dalam talk show Adu Perspektif kolaborasi detikcom dan Total Politik, Rabu (8/3/2023) malam.
Fahri menegaskan tidak ada aturan yang mendasari perjanjian politik ataupun pembentukan koalisi di negara ini. Sekalipun dibuat secara terbuka, Fahri menilai, perjanjian-perjanjian politik yang dibuat di luar jadwal pemilu tetaplah sebagai hal yang absurd.
"Adanya orang-orang yang membuat kesepakatan keperdataan di luar jadwal negara itu sama absurdnya dengan orang membuat kesepakatan di luar 7-13 September 2023, itu nggak ada itu," ujar Fahri.
Fahri menyebut perjanjian-perjanjian politik yang dibuat di luar jadwal pemilu tak mengikat, tak bisa ditagih, dan tak bisa dituntut jika dilanggar, karena tak ada aturan yang mendasari. Oleh karenanya, dia menilai perlu dibuat aturan soal perjanjian politik atau koalisi.
"Bagian dari perbaikan kita ke depan adalah mengatur penjadwalan pemilu itu lebih sistematis. Yang kedua aturan tentang metode penjadwalan dan metode pencalonan itu harus diatur dengan undang-undang supaya yang mengikat kita sebagai koalisi. Saya pernah mengusulkan Undang-Undang Koalisi kan, itu ada. Kalau tidak, memang semuanya jadi aneh," ulas Fahri.
"Makanya saya terus terang dengan segala maaf saya kepada semua orang yang histeris dan histeria, mohon maaf, itu tidak ada aturannya. Jadi kalau misalnya hari ini ada partai membuat perjanjian di depan umum, lalu disambut di daerah-daerah, tidak diterima oleh negara," imbuh Fahri.
Isu Perjanjian Politik Anies-Sandi dan Gerindra
Awal mula isu perjanjian politik ini ramai ke publik adalah ketika Sandiaga Uno berbicara tentang perjanjian tertulis Anies dan Prabowo ketika dia diundang menjadi tamu YouTuber Akbar Faisal. Sandiaga ditanya soal potongan video Anies yang bicara tidak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres hingga soal perjanjian tertulis waktu itu.
"Sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral, akhirnya melihat, merumuskan, dan meramu dari tiga kubu itu. Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan dia yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri," ujar Sandiaga, dilansir detikNews, Senin (30/1).
Selang beberapa hari kemudian, Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar yang juga pendukung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017, mengungkapkan ada cerita utang piutang antara mantan paslon cagub dan cawagub itu. Anies disebutnya meneken surat peminjaman uang Rp 50 miliar dengan Sandiaga.
"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," ujar Erwin.
Sementara itu, Fadli Zon menanggapi informasi perjanjian Anies dan Prabowo hingga utang piutang dengan Sandiaga. Dia membenarkan ada perjanjian berkaitan Pilkada 2017 antara Anies dan Prabowo, namun perjanjian itu tidak ada kaitan soal utang Anies ke Sandi.
"Kebetulan saya mendraf, saya menulis, ada 7 poin. Kalau itu urusannya pilkada. (soal utang Rp 50 miliar) seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya saja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu. Yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraf perjanjian untuk Pilkada DKI," ujar Fadli, Senin (6/1).
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto menyampaikan soal politik bersih dan kotor saat pidato HUT Gerindra ke-15. Ungkapan Prabowo saat pidato seolah-olah tengah menyindir seseorang tidak bisa menepati janjinya.
"Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati, tidak ada masalah! Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat," ucap Prabowo, Senin (6/1).
Simak juga Video: Sandiaga Ungkap Perjanjian Politik Anies-Prabowo soal Pilpres
