Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons kode Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka kemungkinan untuk kembali melakukan reshuffle kabinet. Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda menilai pergantian menteri mendesak jika Presiden tak merasa nyaman dengan pembantunya.
"Kalau soal itu kapanpun urgen bagi seorang presiden. Jadi sangat subjektif karena jabatan menteri, jabatan politik. Karena jabatan politik, hari ini dia dilantik besok dipecat biasa. Karena jabatan politik," tutur Huda di Hotel Cipta Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2022).
Huda mengatakan menteri merupakan pembantu presiden, artinya dia adalah sosok yang dekat dan sering berhubungan dengan Jokowi. Untuk itu, lanjut dia, jika Presiden merasa terganggu dengan kehadirannya maka kapanpun jabatan bisa dicopot.
"Terlebih pembantu presiden, kalau presiden terganggu psikologisnya dengan seorang pembantu, di-resign pasti. Jadi, kalau ditanya 'nggak ada urgensinya', bentar lagi pemilu, urgensinya ya urgen," ungkap Huda.
Huda menilai presiden memiliki prerogatif tersendiri. Pergantian menteri menurutnya merupakan hal yang wajar.
"Kita serahkan ke Pak Presiden. Tapi kapanpun presiden bisa ganti. Karena kapanpun presiden bisa nilai urgent dan punya hak," tutur Huda.
"Pertimbangan banyak hal, termasuk bisa saja mungkin dianggap ada perbedaan cara melihat politik. Dan menurut saya itu wajar," imbuhnya.
Diketahui Jokowi baru-baru ini melempar kode untuk melakukan reshuffle kabinet di sisa masa jabatan pemerintahannya.
"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022). Jokowi ditanya mengenai kemungkinan reshuffle.
Sebelum hari ini, Jokowi pun pernah menyatakan rencana reshuffle kabinet selalu ada. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10).
Jokowi mengatakan hal tersebut saat wartawan bertanya soal apakah ada rencana reshuffle setelah NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Saat itu Jokowi menyebut rencana tersebut akan diputuskan dilakukan atau tidak.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi.
(dwr/dnu)