.webp)
PDI Perjuangan (PDIP) sudah menjatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir ke sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI yang tergabung dalam 'Dewan Kolonel'. Sikap tegas PDIP ke Dewan Kolonel tak berhenti di pemberian sanksi peringatan keras dan terakhir saja.
PDIP memberikan peringatan keras kepada 'Dewan Kolonel' yang berisi para loyalis Puan Maharani di Fraksi DPR RI pada awal Oktober lalu. PDIP menegaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel itu tidak ada dalam AD/ART partai.
Berdasarkan surat yang diterima detikcom, Jumat (21/10), surat peringatan keras DPP PDIP ke 'Dewan Kolonel' tertanggal 5 Oktober 2022. Perihal dalam surat itu tertulis 'PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isi surat itu menjelaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai. Isi surat itu juga menegaskan tidak ada struktur militer dalam PDIP.
Selain itu, surat tersebut juga menekankan kalau pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang diputuskan dari hasil Kongres V PDIP.
PDIP menyatakan pembentukan 'Dewan Kolonel' melanggar dan akan diberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar. Surat itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Sederet anggota Fraksi PDIP DPR RI tergabung dalam forum 'Dewan Kolonel' mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani untuk Pilpres 2024. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kaget.
'Dewan Kolonel' berisi anggota DPR Fraksi PDIP dari Komisi I sampai XI. Tugas yang dilakukan 'Dewan Kolonel' yakni mendongkrak nama Puan Maharani di daerah pemilihan masing-masing elite PDIP.
'Dewan Kolonel' Cari Muka
Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun pada akhir Oktober lalu menjelaskan mengenai sanksi peringatan keras kepada anggota 'Dewan' Kolonel. Watubun menjelaskan sanksi keras tersebut diberikan lantaran pembentukan 'Dewan Kolonel' menyalahi AD/ART partai.
"Yang berat di Dewan Kolonel itu adalah membuat organisasi di luar aturan organisasi, kita AD/ART partai, tapi itu berat tindakannya," kata Komarudin, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
Karena itu, kata Watubun, 'Dewan Kolonel' yang dibentuk para anggota Dewan untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden harus ditertibkan. Menurutnya, pembentukan 'Dewan Kolonel' itu justru menjerumuskan sang pemimpin.
"Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk cari muka, kadang juga. Ini harus kita tertibkan. Itu bukan menolong pemimpin tapi menjerumuskan pemimpin," ujarnya.
Komarudin mengaku sudah mengontak satu persatu anggota Dewan Kolonel yang namanya masuk dalam surat yang beredar. Setelah ditelusuri, pihak terkait justru tidak mengerti.
"Kita ikuti juga itu dengan baik, tapi saya sudah kontak mereka satu persatu mereka tidak mengerti. Ini lagi persiapan panggil gelombang berikutnya untuk klarifikasi tertibkan semua tanpa terkecuali," kata Komarudin.
Legislator PDIP Junimart Girsang merespons Komarudin Watubun yang menyebut 'Dewan Kolonel' kelewat kreatif mencari muka. Junimart Girsang yang merupakan bagian 'Dewan Kolonel' mengaku tak yakin dengan apa yang disampaikan Watubun.
"Saya tidak yakin Pak Watubun bicara begitu. Semua kader partai tegak lurus sesuai AD/ART partai," kata Junimart saat dihubungi, Kamis (27/10).
'Dewan Kolonel' Kemajon
Terbaru, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyampaikan bahwa 'Dewan Kolonel' loyalis Puan Maharani juga kemajon atau terlalu maju. Bambang mengingatkan soal penentuan capres cawapres PDIP merupakan hak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Bambang Pacul menyebut bahwa tindakan dari enam anggota 'Dewan Kolonel' itu telah terlalu maju. Bambang menyebut, kader PDIP harus berada dalam barisan, dan tidak boleh terlalu maju sebelum ada perintah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Nggak boleh kalau kamu pimpinan. Pimpinan memberi contoh memberi dan tauladan," kata Bambang Pacul, Rabu (2/11).
"Ya kemajon," kata Bambang Pacul, usai pakar komunikasi politik Effendi Gozali bertanya untuk menegaskan soal kemajon. Hal itu disampaikan dalam acara Adu Perspektif bertema 'Gonjang-Ganjing Peringatan Gegara Pencapresan' yang disiarkan di detikcom atas kerja sama dengan Total Politik.
Menurut Bambang Pacul, anggota Dewan Kolonel, yang merupakan pimpinan partai, tidak bisa bertindak mendahului Megawati. "Jangan kau ambil kewenangan ketua umum, kan gitu. Jangan kau paksa ketemu umum," ucapnya.
Kemudian, soal 'Dewan Kolonel' disanksi, menurut Bambang Pacul, karena ada salah satu anggota yang terlalu bersemangat. Bambang tidak menyebut nama anggota tersebut.
"Ini kan ada terlalu bersemangat. Mungkin ada yang terlalu bersemangat, tapi semangat ini biasa saja. Orang terlalu bersemangat, memang ada orang terlalu bersemangat kemudian terbakar dirinya, bisa. Di PDIP, nggak ada terlalu bersemangat, ya nanti diluruskan saja. Kan gitu loh," katanya.
(rfs/gbr)
