Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjawab isu adanya faksi di tubuh partainya. Terlebih, usai Ganjar Pranowo, FX Hadi Rudyatmo, dan Dewan Kolonel diberikan sanksi terkait wacana capres.
Bambang Pacul menjelaskan kultur atau budaya dari kader-kader PDIP. Menurutnya, kultur tersebut membuat PDIP solid.
"PDI Perjuangan itu kulturnya, dalam suatu bahasa idiom, mengakar lah engkau ke bawah, menganyamlah engkau ke samping, ke atas berpucuklah. Berpucuklah ke atas itu. Kita dari atas inilah, tetapi sebagai kekuatan tengah dia mengakar. Dia juga berkomunikasi ke samping dalam level yang sama," ucap Bambang Pacul, Rabu (11/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikannya dalam acara Adu Perspektif bertema "Gonjang-Ganjing Peringatan Gegara Pencapresan" yang disiarkan di detikcom atas kerja sama dengan Total Politik.
Dia mengatakan di tubuh PDIP, ada sosok Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menjadi pucuk di pimpinan partai. Dia mengatakan keberadaan Megawati membuat kader partai berlambang kepala banteng itu tidak pecah.
"Jadi kalau pecah, itu nggak mungkin. Karena apa, karena ada Megawati Soekarnoputri, ibu kita, ibu kami. Karena beliau nomor satu. Nomor satu ibu ketua umum kami," katanya.
Karena itu, Bambang Pacul menegaskan tidak ada faksi di PDIP seperti rumor yang beredar. Soal sanksi disebut hanya penertiban biasa.
"Di PDI Perjuangan sesungguhnya tidak ada faksi. 'Lah itu pak kemarin diberi sanksi?' Itu hanya penertiban biasa," katanya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun memberikan sanksi kepada kader PDIP yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Solo FX Hadi Hadyatmo.
Selain itu, Pada awal Oktober lalu, PDIP memberikan peringatan keras kepada 'Dewan Kolonel' yang berisi para loyalis Puan Maharani di Fraksi DPR RI. PDIP menegaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel itu tidak ada dalam AD/ART partai.
Berdasarkan surat yang diterima detikcom, Jumat (21/10), surat peringatan keras DPP PDIP ke 'Dewan Kolonel' tertanggal 5 Oktober 2022. Perihal dalam surat itu tertulis 'PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR'.
(aik/jbr)