Inilah Laporan Bersama Soal DPT yang Diteken Ketua KPU

Jakarta - Meski mengaku tidak tahu isi berkas, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menandatangani Laporan Bersama soal DPT dengan tim kampanye JK-Wiranto dan Mega-Prabowo. Berikut ringkasan laporan tersebut.

Laporan diawali dengan pendahuluan tentang jaminan perlindungan hak rakyat untuk memilih. Lalu pada alinea selanjutnya, diceritakan soal temuan DPT ganda, masalah nomor induk kependudukan dan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan kesepakatan antara KPU dan tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto, maka dilakukan pengecekan DPT dengan menggunakan data terakhir yang dimiliki KPU yang dinyatakan dengan berita acara serah terima DPT," isi alinea ketiga laporan.

Sedikitnya ada 9 temuan yang disepakati KPU dan kedua tim sukses. Diantaranya, ditemukan pemilih ganda sebanyak 4,6 juta pemillih yang tersebar di 70 kabupaten/kota di 8 provinsi. Pengecekan DPT hanya bisa dituntaskan 70 kabupaten/kota dari 115 kabupaten/kota yang direncanakan.

Data DPT yang diserahkan ternyata belum dimutakhirkan. Ada juga temuan DPT di beberapa daerah yang sulit untuk dibuka. Kemudian ditemukan data yang masih dalam bentuk Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Selanjutnya, ditemukan data DPT Pilgub di Kabupaten Lamongan, Jatim. Kemudian ada TPS OO di Jatim dan Sumsel. Terakhir, ditemukan TPS yang melebihi ketentuan pilpres.

Atas temuan tersebut, tim JK-Wiranto dan Mega-Prabowo meminta agar para pemilih ganda dihapuskan dari DPT. Jika tidak dilakukan, maka DPT yang sudah diverifikasi tidak dianggap mewakili rakyat dan belum menjadi jaminan penyelenggaraan pemilu yang jurdil.

Di akhir laporan, terdapat tanda tangan Sekretaris Umum tim sukses Mega-Prabowo Fadli Zon lalu Sekretaris Umum tim JK-Wiranto Rully Chairul Azwar dan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.


(mad/rdf)