Curhat ke Sekjen Demokrat, Anggota KPU Dinilai Ember

Jakarta - Anggota KPU mengadu kepada sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie, terkait langkah Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, yang menandatangani laporan bersama pengecekan DPT pasangan JK dan Mega. Seharusnya anggota KPU tidak perlu menyampaikan keberatannya ke publik.

"Kalau ada sesuatu yang tidak disetujui, sekalipun belum di pleno, seharusnya dia tidak berbicara ke mana-mana, bahasa umumnya sering di bilang ember," ujar Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Gumay, ketika dihubungi detikcom, Selasa (7/7/2009).

Menurut Hadar, hal ini bisa timbul dikarenakan KPU tidak memiliki juru bicara. Selain itu apa yang dilakukan anggota KPU itu menunjukkan tidak disiplinnya mereka dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Kalau tidak ada kesetujuan seharusnya dibahas ke dalam, tidak dilempar ke luar. Apalagi dalam situasi genting seperti sekarang," imbuh pria berkacamata ini.

Lebih lanjut Hadar menjelaskan, apa yang dilakukan anggota KPU ini jelas menguntungkan salah satu pihak pasangan calon. Pasangan tersebut dinilainya akan mendapat informasi yang tidak dimiliki pasangan lainnya.

"Itu bisa membawa dampak, peserta pemilu bisa dapat akses informasi sedangkan yang lain tidak. Itu previledge tertentu bagi peserta pemilu tersebut," tegasnya.

Apakah ini berarti indikasi adanya perpecahan di tubuh KPU?

"Bisa jadi cerminan mereka tidak kompak, tetapi bukan perpecahan," pungkas Hadar. (ddt/mad)