"KPU secara resmi mengakui bahwa DPT bermasalah. Banyak pemilih dan NIK (Nomor Induk Kependudukan/NIK) yang ganda. Dan KPU bersama tim kampanye calon setuju dilakukan pemutakhiran bersama. Pemilih yang dobel dan ganda harus dihilangkan," ujar Sekjen PDIP Pramono Anung di sela-sela pertemuan.
Kegiatan ini berlangsung di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2009). Suasana gedung KPU saat ini sangat ramai. Banyak orang berseliweran, termasuk puluhan wartawan pencari berita.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain masalah DPT, KPU dan peserta pilpres juga membahas penggunaan KTP sebagai syarat untuk mencoblos. "Untuk warga yang memiliki hak pilih dan belum terdaftar, akan dicarikan jalan keluar agar bisa memilih. Kalau usulan dari tim Mega-Prabowo dan JK Wiranto menggunakan KTP atau surat pengantar dari kelurahan setempat. Kita mengharapkan pemilu ini jujur, damai dan tanpa kecurangan," beber Pram. Poin kedua ini tengah dibahas.
Apakah ada opsi pengunduran pilpres? "Kalau ini tidak terpenuhi (pemutakhiran DPT dan KTP), opsi itu terbuka. Tapi sampai saat ini kita tak ada opsi untuk memundurkan," jawab Pram.
Menurutnya, tim kampanye dan KPU juga tengah menunggu respons dari Bawaslu terkait penggunaan KTP/surat pengantar dari kelurahan.
(nrl/iy)











































