.webp)
Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya Krisna Murti mengaku sudah memberi 20 lebih nama yang diduga terlibat korupsi tata kelola Makan Gizi Gratis (MBG) kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Puluhan nama itu disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Krisna menyebut surat pengajuan sebagai Justice Collaborator (JC) juga sudah diberikan ke penyidik. Dia berharap JC kliennya dapat diterima.
"Sudah kita sampaikan ke penyidik (20 lebih nama) udah ada di-BAP kok itu waktu pemeriksaan kita kan saya mendampingi Pak Sony, sudah kita tuangkan dalam BAP," kata Krisna kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(JC) sudah kita sampaikan kemarin suratnya, sudah ditandatangani, dan sudah saya serahkan (ke Kejagung). Kita berharap dari kejaksaan mengabulkan JC nya karena untuk mengungkap peristiwa lebih besar lalu untuk pengembangan penyidikan lebih mudah," ujarnya.
Dia mengungkap ada 26 nama yang diduga terlibat kasus tersebut. Dia menyebut jumlah itu baru sebagian.
"Ada orang-orang, pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif, (Jumlahnya) 26, ada kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," ucapnya.
AHY Bantah
Partai Demokrat buka suara mengenai isu kedekatannya dengan Sony Sonjaya. Demokrat menegaskan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memiliki keterkaitan dengan Sony Sonjaya mengenai SPPG ataupun program BGN lainnya.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Ia menegaskan AHY tidak mengenal Sony Sanjaya.
"Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya," ujar Herzaky dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Herzaky juga mengatakan AHY tidak pernah mengusulkan atau meminta bantuan kepada Sony terkait program SPPG atau program BGN lainnya. Dia menegaskan AHY tidak pernah berurusan dengan Sony.
"AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," katanya.
Selain itu, Herzaky juga buka suara mengenai pemberitaan yang mencantumkan frasa '2 Orang Kolonel usulan AHY'. Sekali lagi, dia menegaskan itu adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta.
"Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa 'AHY' maupun siapa '2 Orang Kolonel' yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun," ucapnya.
"Karena itu, frasa '2 orang Kolonel usulan AHY', jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," sambungnya.
Dudung Bantah
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membantah isu punya SPPG usai terbongkarnya kasus dugaan penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG). Dudung mengatakan tidak punya dapur MBG sama sekali.
Hal tersebut disampaikan Dudung usai menerima audiensi Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di kantor, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Dudung mengklarifikasi punya titik SPPG melalui tersangka dugaan korupsi afiliasi SPPG dan markup pengadaan barang MBG eks Kepala BGN Dadan Hindayana
"Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan," kata Dudung.
Dalam bantahannya, Dudung cerita ada sejumlah pondok pesantren yang dekat dirinya menyampaikan terkait penerima manfaat MBG. Penerima manfaat tersebut, kata Dudung, jumlahnya ribuan di pondok pesantren.
"Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin tujuh, enam bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu ada Abah Junaidi, ada Ustaz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya empat ribu, ada yang lima ribu, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya," ujarnya.
Sejumlah pesantren tersebut meminta dikenalkan dengan Dadan melalui Dudung terkait penerima manfaat MBG. Syarat untuk menerima MBG itu sudah disiapkan oleh para pesantren, menurut Dudung.
"Nah, kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan Pak Dadan ini ada pesantren yang sudah siap ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah, realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, 'Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurahman staf saya'," ujar Dudung.
Singkat cerita, Dudung mengatakan pihak BGN dengan pesantren lalu berhubungan untuk MBG. Namun ternyata, pihak pesantren belum menyiapkan infrastruktur, sehingga dapur tersebut urung terealisasi.
"Akhirnya silakanlah mereka berhubungan. Mereka berhubungan saya sudah tidak mengerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini beberapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu? Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunnya-dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya," ucapnya.
Cerita tersebut, kata Dudung dikait-kaitkan dengan isu bahwa dirinya punya dapur MBG atau SPPG. Dudung tegas membantah kabar dirinya punya SPPG usai kasus korupsi di BGN ditangani Kejagung.
"Cuma karena saya yang minta tolong kepada Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya," imbuhnya.
Yahya Zaini Bantah
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam pengadaan di Badan Gizi Nasional. Yahya Zaini juga menyatakan tidak terlibat dalam urusan dapur MBG.
"Itu tuduhan yang tidak benar alias fitnah karena saya tidak terlibat korupsi di BGN," kata Yahya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Legislator Golkar ini juga menegaskan tak bersentuhan dengan urusan penjualan titik dapur MBG.
"Saya tidak terlibat dalam pengadaan di BGN dan saya tidak terlibat dalam penjualan titik dapur. Lalu di mana unsur korupsinya?" kata dia.
Saksikan Live DetikPagi :
