"JK-lah yang menggagas program kompensasi bagi rakyat yang tidak mampu. Kabinet menyepakati gagasan JK dan disepakati bahwa BLT hanya berjalan dalam periode waktu singkat, sepanjang tahun anggaran berjalan," kata Juru Bicara bidang Ekonomi Tim Kampanye JK-Wiranto, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (22/6/2009).
Menurut Bambang, dalam mengalokasikan anggaran BLT, JK tidak pernah mengusulkan opsi pinjaman dari luar negeri. Sebab, logika JK saat itu harga jual eceran BBM di dalam negeri yang sudah mendekati harga keekonomian, tekanan APBN dari pos subsidi BBM otomatis berkurang secara signifikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lagi pula, lanjut Bambang, setahu JK, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan tidak pernah melaporkan bahwa kebutuhan BLT akan ditutup dari utang luar negeri. Padahal seharusnya penggunaan anggaran BLT dari utang ini dilaporkan ke DPR.
"Jadi, kalau akhirnya benar bahwa BLT dari utang, publik bisa meminta penjelasan dari SBY, Menko Perekonomian dan Menkeu," ungkapnya.
(zal/ndr)











































