Hamas Minta Board of Peace Desak Israel Hentikan Pelanggaran di Gaza

Hamas Minta Board of Peace Desak Israel Hentikan Pelanggaran di Gaza

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 18 Feb 2026 04:07 WIB
A general view of destroyed houses in Nuseirat camp in the central Gaza Strip on December 19, 2025. A famine declared in Gaza in August is now over thanks to improved access for humanitarian aid, the United Nations said on December 19, but warned the
Foto: Kerusakan di Gaza akibat serangan Israel (AFP/EYAD BABA)
Jakarta -

Hamas mengatakan Board of Peace (BoP) yang baru dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus menekan Israel untuk menghentikan pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Hamas mengatakan genosida di Gaza masih berlangsung.

"Kami mendesak anggota dewan untuk mengambil tindakan serius untuk memaksa pendudukan Israel menghentikan pelanggarannya di Gaza, karena perang genosida terhadap Jalur Gaza masih berlangsung," kata juru bicara Hamas Hazem Qassem kepada AFP menjelang pertemuan perdana badan tersebut minggu ini di Washington, seperti dilansir AFP, Rabu (18/2/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rapat perdana Board of Peace akan digelar akhir pekan ini di Washington DC, As. BoP atau Dewan Perdamaian, yang diketuai oleh Trump, awalnya dirancang untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut setelah perang antara Hamas dan Israel.

Namun tujuannya kemudian berubah menjadi penyelesaian berbagai konflik internasional, memicu kekhawatiran bahwa presiden AS ingin menciptakan saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ADVERTISEMENT

Qassem juga menyerukan agar dewan tersebut bekerja untuk mendukung komite teknokrat Palestina yang baru dibentuk yang dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sehari-hari Gaza pasca-perang "agar upaya bantuan dan rekonstruksi di Gaza dapat dimulai".

Sejak Trump meluncurkan Dewan Perdamaian di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lalu, setidaknya 19 negara telah menandatangani piagam pendiriannya.

Negara-negara tersebut diminta untuk membayar $1 miliar untuk keanggotaan tetap, dan undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang negaranya menginvasi Ukraina pada tahun 2022, telah menuai kritik.

Lihat juga Video 'Palestina Kecam Israel Klaim Tanah Tepi Barat 'Milik Negara': Aneksasi De Facto':

(lir/lir)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini