Efisienkan Daerah, KPU Tak Minta Tambahan Anggaran Putaran II

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya tidak minta tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pilpres putaran kedua. Mereka berusaha keras melakukan efisiensi anggaran, terutama di daerah-daerah.

"Kalau mungkin, jangan ada penambahan kalau terjadi putaran kedua pilpres. Kalau mungkin, itu yang kita usahakan," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2009).

Menurut Hafiz, mayoritas anggaran pemilu digunakan untuk daerah-daerah. Dari Rp 13,5 triliun anggaran 2009, hanya Rp 3 triliun di antaranya yang dipakai KPU pusat. Sedangkan sisanya untuk KPU daerah dan luar negeri.

Dalam pertemuan KPU pusat dengan KPUD-KPUD beberapa waktu lalu, terungkap bahwa mayoritas KPUD mampu menghemat anggaran. Besaran penghematan itu bervariasi di tiap daerah. KPU pusat sendiri mampu menghemat Rp 1,2 triliun.

"Setiap pembelanjaan harus diperhitungkan betul, efisiensinya seperti apa. Yang tidak terlalu penting tidak usah dilaksanakan yang menggunakan anggaran besar," terang Hafiz.

Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pilpres putaran kedua adalah Rp 4 triliun. Anggaran ini sebenarnya telah disiapkan, namun telah dipakai oleh KPU untuk penyelenggaraan pileg.

Sebab dari anggaran tahun 2008, ada sebesar Rp 3,69 triliun untuk logistik pileg yang tak terserap dan tak bisa diluncurkan (carry-over) ke 2009. Untuk menambal anggaran itu, KPU terpaksa menggunakan anggaran pilpres putaran kedua.

Dengan demikian, jika pilpres putaran kedua diadakan, maka KPU harus meminta anggaran lagi lewat APBN perubahan. Saat ini yang dilakukan KPU adalah berupaya semaksimal mungkin untuk menghemat anggaran pilpres putaran pertama sehingga bisa digunakan untuk putaran kedua.

Dari efisiensi yang dilakukan KPU pusat, telah ada dana Rp 1,2 triliun. Artinya masih ada Rp 2,8 triliun lagi yang harus disiapkan dengan cara mengefisienkan anggaran di daerah-daerah.

(sho/yid)