ICW: KPU Dorong Dana Kampanye Haram

Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyayangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memajukan jadwal kampanye Pilpres dari 9 Juni menjadi 2 Juni. Pemajuan itu justru mendorong masuknya banyak rekening liar masuk ke dana kampanye parpol.

"Jika dimajukan, KPU justru ikut mendorong masuknya rekening liar dan dana kampanye haram ke rekening pasangan calon," tutur Koordinator Bidang Penanganan Korupsi Politik ICW, Fahmi Bado, dalam pesan singkat kepada detikcom, Kamis (28/5/2009).

Fahmi membeberkan, imbas buruk dari pengajuan jadwal kampanye
Pilpres yakni belum dibuatnya peraturan tentang dana kampanye Pilpres. Hal itu memungkinkan adanya lubang dana haram ke rekening parpol.

"Aturan main dana kampanye Pilpres belum tersedia, bisa merepotkan parpol," tutur Fahmi.

Menurut Fahmi, keputusan KPU memajukan jadwal kampanye Pilpres justru menunjukkan ketidaksiapan KPU mengawal hajatan rakyat pada 8 Juli mendatang.

"Yang nggak siap justru KPU. Jadinya kampanye dimajukan supaya semua sesuai jadwal," tegasnya.

(van/nik)