.webp)
JK menyampaikan keluhannya saat ditanya rombongan Ketua DPD Golkar Tingkat I di Posko Golkar atau yang ngetop sebagai Slipi 2, Jalan Mangun Sarkoro, Minggu (26/4/2009) lalu.
Rombongan ketua DPD yang dipimpin Ketua DPD Golkar Jawa Barat Uu Rukmana tersebut sengaja datang ke markas cadangan Golkar di Menteng itu, untuk meminta gambaran kepada JK tentang perkembangan penjajakan koalisi dengan partai lain, selain Partai Demokrat (PD).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari diskusi itu akhirnya tercetus gagasan supaya Golkar kembali rujuk dengan PD. Pertimbangan DPD, pencapresan JK belum ada titik terang sehingga nasib Golkar bakal tidak jelas kalau terlambat mengambil sikap.
Gagasan itu muncul lantaran JK mengatakan, komunikasi yang dijalin dalam tiga hari terakhir dengan PDIP dan Gerindra mengalami jalan buntu. Sebab kedua partai tersebut tetap ngotot mengusung capres masing-masing. PDIP mengusung Megawati, sementara Gerindra menjagokan Prabowo Subianto.
"Kita tidak mau nasib partai menggantung. Kalau tidak bertindak cepat Golkar bakal tidak dapat apa-apa. Karena Golkar belum biasa jadi oposisi," ujar Uu.
Puluhan Ketua DPD itu kemudian meminta sang bos partai, JK, untuk segera bertindak cepat dengan menjalin kembali komunikasi dengan PD. "Silakan saja. Yang penting jangan sampai mentok," begitu jawab JK kepada pimpinan DPD, seperti yang ditirukan Uu.
Mendengar jawaban tersebut, 25 ketua DPD langsung menandatangani surat pernyataan bersama soal opsi berkoalisi dengan PD. Surat DPD itu kemudian diserahkan ke Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono untuk diteruskan ke DPP.
Dalam surat tersebut dijelaskan, DPD tetap mendukung pencapresan JK. Namun bila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka DPP diminta untuk menjalin kembali komunikasi yang sempat terputus dengan PD. Tapi dengan catatan, bila koalisi terjadi bukan JK lagi yang diusung sebagai cawapres.
"Kalau JK yang diusung maka harga diri Golkar akan jatuh. Karena JK sudah didaulat jadi capres di Rapimnassus. Jadi biarkan kader yang lebih muda yang tampil," ungkap Uu.
Beberapa kader yang disebut-sebut bakal disodorkan Golkar ke SBY antara lain, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.
"Kita sudah menerima surat resmi yang ditandatangani 25 DPD. Intinya mereka meminta DPP membuka peluang menjalin koalisi dengan PD," jelas Ketua DPP Golkar Firman Subagyo.
Namun Firman belum bisa menjelaskan keputusan DPP terkait permintaan DPD. Alasannya, DPP perlu mengadakan rapat dulu untuk membahas keinginan DPD.
Tapi yang jelas, berubahnya sikap DPD I sempat dipertanyakan beberapa elit DPP. Mereka merasa heran kenapa tiba-tiba sikap DPD berubah 180 derajat. Soalnya saat Rapimnassus, 23 April lalu, mereka sepakat mengusung JK sebagai capres. Tidak ada klausul yang menyebutkan JK bisa jadi cawapres dari partai lain.
"Ini jadi aneh. Sebab dalam Rapimnassus DPD solid mendukung JK jadi capres. Kenapa sekarang mereka jadi berubah pikiran?" kata sumber detikcom di internal Golkar.
Sumber itu kemudian menuding di tubuh Golkar ada beberapa elit yang coba memecah belah partai untuk kepentingan pribadi. Salah satu caranya dengan memberi uang kepada para ketua DPD supaya menganulir putusan Rapimnassus.
"Yang saya tahu masing-masing Ketua DPD dapat uang sebesar Rp 500 juta dari salah seorang elit partai. Mereka diminta untuk mendesak JK berkomunikasi kembali dengan PD," ungkap sumber tersebut.
Penyebaran uang tersebut, lanjut sang sumber, sudah terjadi sejak Rapimnassus. Tapi saat itu baru sebatas janji. Baru keesokan harinya uang yang dijanjikan itu akhirnya dicairkan.
Uu Rukmana, selaku pimpinan delegasi DPD saat dikonfirmasi soal tersebut tidak mengiyakan juga tidak menampiknya. Karena, kata Uu, dalam politik urusan uang tidak bisa dielakan.
"Untuk mobilisasi dan pergi ke sana ke sini tentu membutuhkan biaya. Tentu saja kita butuh dukungan dana," pungkas Uu.
(ddg/iy)
