PDIP Nilai Pemerintah Sombong Soal Perpu Capres Tunggal

Jakarta - Antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan capres tunggal lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dinilai sebagai sikap berlebihan. PDIP, sebagai pihak yang tersentil menganggap pemerintah sombong terhadap wacana perpu itu.

"Itu kekhawatiran yang berlebihan seolah-olah mengatakan PDIP tidak berani. Jadi kekhwatiran yang berlebihan dan kesombongan yang berlebihan juga sekan-akan seperti besok mau dilantik," kata Sekjen PDIP Pramono Anung.

Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers usai rapat DPP PDIP di kantor BP Pemilu Presiden Jl Cik Ditiro, Jakpus, Kamis (23/4/2009).

"Jangan khawatirlah, PDI Perjuangan pasti punya calon,"  pungkasnya.

Pilpres Diundur

Mengenai daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilpres, PDIP meminta KPU  melakukan pemutakhiran DPS dengan serius. Jika nanti hanya 2 calon yang akan berlaga, PDIP mengusulkan KPU untuk memundurkan jadwal Pilpres 1 atau 2 bulan ke belakang dari pelaksaan yang sedianya 8 Juli.

"Kalau calonnya hanya 2, memang solusi yang ditawarkan PDI Perjuangan agar DPT disempurnakan, bisa diundur 1 bulan 2 bulan," kata Pramono.

Meski demikian, kata Pram, usulan PDIP tidak akan melanggar kalender ketatanegaran tentang adanya pemerintahan baru terhitung 20 Oktober 2009.

"Yang jelas pemerintahan yang baru tanggal 20 Oktober sudah bisa dilantik," tegasnya.

"Ini sebagai gagasan awal, dan tentunya ini perlu mendapat persetujuan dari pemerintah dan dari DPR RI. Dan tentunya KPU sebagai penanggungjawab sebagai pelaksanaaan pemilu," pungkasnya.

(lrn/nrl)