.webp)
"Jika hal di atas terjadi, ini akan menjadi cacat besar dalam sejarah kehidupan kenegaraan kita," kata Ketua DPP PBB Yusron Ihza Mahendra dalam surat elektroniknya, Selasa (21/4/2009).
Menurut Yusron, prediksi capres akan bertanding melawan 'kotak kosong' kini hampir menjadi nyata. Apalagi setelah Wiranto menyatakan, jika permintaan pertanggungjawaban dan penjelasan terhadap ketidakberesan pemilu tidak mendapat respon positif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara teoritis, lanjut Yusron, sekalipun kelompok Teuku Umar tidak ikut pilpres, partai besar lain (misal Golkar) dapat maju sebagai penantang capres Demokrat. Dan lebih dari itu, jika Golkar ingin bergabung dengan Demokrat pun, maka secara teoritis mereka masih bisa mensponsori dan bahkan membayar partai-partai lain untuk maju.
"Sebagai penantang basa-basi guna mencegah terjadinya capres bertanding lawan kotak kosong yang tidak dibenarkan undang-undang itu," tambahnya.
Namun juga, bila kalangan yang tidak puas menggugat pemilu sekarang ini melanggar HAM, terutama atas dugaan tentang penghilangan secara sistematis terhadap jutaan hak pilih rakyat yang tidak masuk dalam DPT, maka urusannya pun bisa panjang dan runyam.
"Sebenarnya, posisi pemerintah sekarang ini amat riskan. Dengan adanya rasa tidak puas dan kecurigaan terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif. Bisa-bisa partai yang memerintah dijadikan sebagai musuh bersama (common enemy) oleh partai-partai ini," jelasnya.
Bisa saja dalam situasi tersebut, jika DPR nantinya menggelar pemakzulan (impeachment), maka pemerintah sekarang berpeluang untuk terguling di tengah jalan.
"Dan kalau pun Golkar berusaha menghadapi pemakzulan bersama Partai Demokrat, mereka masih akan kalah suara di parlemen. Apalagi Golkar, misalnya, terpecah atau menyeberang ke pihak yang melakukan pemakzulan tadi," tutupnya.
(ndr/iy)
