"Kecurangan DPT ini bermula dari DP4. DP4 ini digarap dan dikeluarkan oleh Depdagri. Kewajiban akurasi data tersebut, berdasarkan UU ada di Depdagri, karena itu kami menuntut Depdagri untuk membuka DP4," kata Koordinator Advokasi Forum Parpol Mahendradatta.
Mahendra menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Sekber Forum Parpol, Jl Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Data DP4 yang kami terima akan kami cocokkan dengan DPT. Kalau ada perbedaan, berarti ada yang memainkan DP4. Masalahnya yang punya akses DP4 itu bukan KPU, tetapi Depdagri," paparnya.
Mahendra menambahkan bahwa DP4 tidak bisa ditambah dan dikurangi kecuali jika ada perubahan data penduduk akibat meninggal dunia atau lainnya.
"Akurasi DP4, KPU hanya mengubah DP4 ke DPT. Dia tidak bisa mengurangi. DP4 bisa berubah hanya jika seseorang meninggal. Kalau ada yang berkurang atau bertambah tanpa sebab itu berarti ada penggelembungan," jelasnya.
Pria yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim (TPM) ini menduga akan terjadi kecurangan lebih besar dalam pilpres mendatang jika Depdagri tidak mau membuka DP4 dan DPT sejak lama.
"Kalau tidak dibuka, kami khawatir akan terjadi pengurangan pada DPT pilpres. Pemutakhiran data yang punya akses sampai RT/RW itu Depdagri," pungkas pria berkacamata ini.
(yid/nwk)











































