KPU Diminta Terbuka dalam Proses Tabulasi Nasional

Jakarta - Tabulasi nasional Pemilu 2009 memunculkan kecurigaan. Tidak tertutup kemungkinan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politiknya. Guna menghindari kecurigaan publik, KPU diminta transparan dalam pemrosesan data untuk tabulasi tersebut.

"Sebaiknya proses penayangan tabulasi itu dilakukan secara transparan. Publik perlu diberi akses untuk mengetahui pemrosesan datanya," ujar praktisi TI dari ITB Dedy Syafwan kepada detikcom, Minggu (13/4/2009) malam.

Menurut Dedy, publik berhak tahu bagaimana data yang masuk dari daerah diproses untuk kemudian ditampilkan di tabulasi. Mereka tidak cukup hanya disajikan produk jadinya, tetapi juga perlu diberi akses untuk mengetahui bagaimana produk itu diolah.

Hal ini penting, imbuh Dedy, untuk meneguhkan semangat yang mendasari dari real count ini, yakni memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengengai hasil pemilu.

"Bukan hanya hasilnya yang harus dibuat transparan, melainkan juga prosesnya," tandas Dedy.

Kecurigaan ini bermula dari serupanya hasil real count dengan quick count. Jika metode keduanya berbeda, menurut Dedy, adalah aneh jika hasil yang ditampilkan bisa sama. Padahal seperti umum diketahui, masing-masing parpol memiliki basis wilayah masing-masing.

Karena itu, mengherankan jika real count yang diperoleh dari pengumpulan hasil perhitungan suara di tiap TPS di seluruh Indonesia secara setahap demi setahap ini menampilkan hasil yang sama dengan quick count yang menggunakan sampel di seluruh Indonesia.

(sho/nrl)