Bantuan TNI untuk Pemilu Ditangguhkan

Jakarta - Bantuan TNI untuk distribusi logistik Pileg tidak jadi direalisasikan. Sebab KPUD Papua Barat telah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat.

"Tadi pagi saya kontak temen-temen di daerah, katanya distribusi dibantu pemda sampai selesai. Dengan begitu kerja sama dengan TNI belum terealisir," ujar anggota KPU Abdul Aziz di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2009).

Sebelumnya pada tanggal 23 Maret telah disepakati MoU antara KPU dengan TNI untuk bantuan distribusi logistik pemilu. Ada 6 kabupaten di Papua Barat yang membutuhkan bantuan TNI untuk distribusi logistiknya karena kendala medan, yakni Kabupaten Raja Ampat, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, Sorong Selatan, Manokwari.

Ditanya apakah pihak TNI telah mengetahui penangguhan tersebut, Aziz mengaku belum koordinasi dengan TNI. "Saya belum cek. Nanti saya akan sampaikan ke sekjen untuk berkomunikasi dengan Mabes TNI," ucap Aziz.

Menurut Aziz, saat MoU itu dirancang, Perpres Nomor 4 tahun 2009 tertanggal 27 Februari yang mengatur bantuan pemda ke KPUD belum diterbitkan.

"Syukurlah akhirnya Perpres ada sehingga pemda bisa membantu," ujarnya.

Meski begitu, Aziz berharap TNI tetap siap sedia andaikata terjadi kejadian luar biasa yang mengharuskan bantuan mereka. Sedangkan untuk Pilpres, KPU masih tetap mengharapkan bantuan TNI jika memang nantinya diperlukan.

(sho/irw)