Blok Perubahan Desak Pemilu Diundur 2 Bulan

Denpasar - Capres dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Blok Perubahan Rizal Ramli mendesak pemilu diundur dua bulan. Sebab, jika kecurangan daftar pemilih tetap (DPT) tak dibenahi, maka hasil pemilu tidak memiliki legitimasi.

"Para capres dan partai politik meminta agar pemilu diundur 1-2 bulan. Blok Perubahan meminta supaya pemilu diundur, karena jika dipaksakan pemilu akan tidak jujur dan adil serta yang terpilih tidak akan pempunyai legitimasi," kata kata Rizal pada jumpa pers Blok Perubahan di Warung Bendega, jalan Tjokord Agung Tresna, Denpasar, Minggu (22/3/2009).

Koalisi Perubahan terdiri dari 11 partai politik, yaitu PPPI, PMB, PDI, PDK, PBR, PKNU, Partai Merdeka, PDS, Partai Kedaulatan, PPRN, dan Partai Pelopor.

Rizal menambahkan bahwa para capres dan partai politik akan berkumpul Senin (23/3/2009) akan membahas kecurangan DPT di Jawa Timur. "Senin nanti semua capres, kecuali SBY akan berkumpul membicarakan tentang pemilu Jawa Timur. Pilkada di Jawa Timur telah dijadikan tempat latihan kecurangan menjelang pemilihan presiden," ujar mantan menteri era Gus Dur ini.

Menurut dia, kecurangan DPT akan menguntungkan salah satu capres. Pemilih fiktif pada pilkada Jawa Timur disebutkan mencapai 27 persen. "'Kalau cara ini digunakan pada Pilpres di Indonesia maka akan ada kelompok yang memiliki tabungan kemenangan sekitar 20-an persen akibatnya pemilu ini akan tidak adil," kata dia.

Ia pun beralasan jika pemilu tetap dilaksanakan 9 April 2009 maka akan ada pemilihan ulang di beberapa provinsi seperti pemilu Jawa Timur. "Untuk itu benahi dulu DPT, barulah pemilu diadakan sehingga pemilu menjadi jujur dan adil. Insya Allah, Blok Perubahan yang akan memenangkannya," kata Rizal.

Kecurangan DPT terjadi di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, DKI, Karanganyar. Rizal menduga kecurangan DPT memiliki pola yang sama, yaitu banyak pemilih yang tidak terdaftar kemudian nama yang tidak terpakai diisi oleh pemilih fiktif.

(gds/asy)