KPU Tak Perlu Reaktif, Cukup Anggap Sebagai Kritik

Jakarta - Wacana penundaan pemilu yang digulirkan Prabowo tidak perlu ditanggapi reaktif oleh KPU dan pemerintah. Wacana itu cukup ditanggapi KPU sebagai kritik untuk memperbaiki kinerja saja.

"KPU dan pemerintah tidak harus reaktif, cukup anggap sebagai kritik saja," ujar pengamat politik UGM Arie Sujito saat dihubungi detikcom, Kamis (20/3/2009) malam.

Menurut Jito, panggilan akrab Arie Sujito, risiko yang harus ditanggung jika pemilu diundur terlalu berat. Keputusan menunda pemilu secara mendadak ketika hari H sudah dekat, lanjut Jito, bukan semata-mata keputusan teknis, melainkan politis. Lain jika keputusan itu diambil jauh-jauh hari sebelumnya.

"Waktu mengubah keputusan penundaan ini dari keputusan teknis menjadi keputusan politis," ucap dosen Sosiologi FISIPOL UGM ini.

Dia juga menegaskan, sukses tidaknya pemilu bukan melulu tanggung jawab KPU, melainkan semua pihak, terutama parpol. Karena itu ketidaksiapan KPU seperti sekarang ini, termasuk persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab parpol.

"Ibarat pesta pernikahan, yang jadi pengantennya itu parpol. KPU hanya jadi event organizer (EO) saja," ucapnya memberi perumpamaan.

Lebih jauh Jito menguraikan, persoalan DPT di Jawa Timur tidak boleh digeneralisir ke tingkat nasional dan berimplikasi pada pemunduran pemilu. Sebab keputusan penundaan pemilu merupakan keputusan yang besar. "Jangan membuat keputusan politik yang besar hanya dengan pertimbangan kasuistis," tandasnya.

(sho/ape)