"Surat itu untuk menghindari politisasi saja. Sementara daerah sudah bisa melakukan penjaringan dari sekarang," kata Wakil Sekjen Partai Golkar Rully Chaerul Azwar saat berbincang dengan detikcom, Jumat (13/2/2009).
Ada anggapan surat penjaringan capres itu adalah hasil keputusan rapat DPP karena sang ketua umum sedang di luar negeri. Namun, hal tersebut cepat dibantah oleh internal yang mengatakan surat itu adalah rekomendasi Rapimnas Oktober 2008 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, daerah pun sudah bisa menjaring capres versi mereka sambil menunggu surat sampai. "Kita juga sudah komunikasi via telepon dengan daerah untuk segera menjaring, tapi formalnya pakai surat agar tidak menimbulkan kesan politisasi," tegasnya.
Sebelumnya, muncul isu JK tidak kunjung pulang dari lawatannya ke luar negeri karena ingin menghambat pengedaran surat penjaringan capres.
(lrn/iy)










































