Golkar Setuju Perpres Logistik Pemilu

Jakarta - Bagi Partai Golkar, rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum penunjukan langsung tender pengadaan logistik Pemilu dapat dilakukan asalkan demi menyelamatkan Pemilu 2009.

"Kalau sudah lampu kuning dan demi menyelamatkan pemilu, boleh saja," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Rully Chairul Azwar kepada detikcom, Kamis (8/01/2009).

Rully menyayangkan KPU terlambat meminta perpres. Pemilu terlambat. "Kenapa tidak langsung tender saja kemarin. Kenapa baru minta (Perpres) sekarang," ujarnya.

Menurut Rully, KPU dapat langsung melakukan tender pengadaan logistik
pemilu tanpa harus meminta Perpres. Namun, jika waktu yang tersisa dirasa
mepet, dan KPU merasa tidak mampu merampungkan logistik pemilu maka perpres bisa jadi solusi.

Pria yang akan maju menjadi caleg DPR RI dari daerah pemilihan Bengkulu
dengan nomor urut 1 ini, mewanti-wanti terkait kemungkinan terjadinya korupsi dalam penunjukkan langsung itu.

Rully berharap pemerintah selaku penanggungjawab pemilu ikut mengawasi proses penunjukkan langsung pengadaan logistik pemilu.

"Pengawasnya pemerintah, dan harus dilakukan secara transparan dan fair," kata dia. (Rez/aan)