Beda Tingkatan dan Beda Parpol

Jakarta - Caleg Ampibi (Anak, Menantu, Ponakan, Istri, Besan dan Ipar) juga dialami oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring. Isterinya, Sri Rahayu juga menjadi caleg dari partai yang sama. Namun, beda tingkatan. Tifatul menjadi caleg DPR, sementara sang isteri menjadi caleg DPRD Kota Depok.

Bagaimana tanggapan tanggapan Tifatul atas caleg Ampibi ini? Tifatul Sembiring mengatakan di PKS tidak dipermasalahkan perekrutan model ampibi, asalkan tidak sejajar. Misalnya jika suami berada di caleg DPR RI maka sang isteri harus berada di tingkat 2 atau tingkat provinsi atau bisa juga sebaliknya.

Tifatul juga mengatakan tidak ada unsur nepotisme terkait ikut serta isterinya menjadi seorang caleg di DPRD Depok. Ia mengatakan sang isteri juga harus melalui beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menjadi seorang caleg. "Tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada isteri saya saat mengikuti pencalegan," tegas Tifatul saat dihubungi detikcom beberapa hari lalu.

Sri Rahayu sendiri mengatakan proses ikut sertanya menjadi caleg merupakan sebuah penugasan sebagai kader dari partai. Bukan keinginannya yang secara tiba-tiba datang dan minta dicalonkan sebagai caleg. Menurut dia, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepadanya walaupun ia seorang isteri dari presiden PKS.

Yayuk, begitu Sri Rahayu biasa dipanggil, lebih lanjut mengatakan bahwa tugas yang diembannya nanti jika terpilih menjadi anggota dewan merupakan tantangan yang berat untuk dapat menyuarakan kepentingan masyarakat. "Saya akan berkonsentrasi untuk menangani permasalahan keluarga dan anak," ujar dia berpromosi.
 
Menurut dia, keluarga merupakan hal yang terpenting karena dimulai dari keluargalah tumbuh-kembang anak yang sangat berpengaruh selain dari lingkungannya. Jika keluarga harmonis, ekonomi kuat, lanjut Rahayu, anak-anak
bisa tumbuh dan menjadi anak yang diandalkan.

Satu Rumah Beda Parpol

Hal yang unik terjadi pada Ikang Fawzi. Rocker di era 80-an ini akhirnya mengikuti jejak isterinya, Marissa Haque yang terlebih dulu masuk ke dunia politik. Namun, Ikang tidak satu partai politik dengan sang isteri. Ikang maju dari PAN dari Dapil Banten, sementara Marissa yang mantan polisi PDIP ini maju dari PPP.

Bagaimana bersaing menjadi anggota DPR dari parpol berbeda dengan sang istri, tapi satu rumah? Ikang tidak memusingkannya. Yang penting, pria kelahiran Jakarta, 49 tahun lalu, itu mengaku sudah menyiapkan kiat-kiat program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Dia menegaskan keputusannya untuk menjadi caleg bukan karena ikut-ikutan jejak isterinya, melainkan karena kesadaran yang tumbuh secara alamiah di dalam dirinya.

Saat ditanya kenapa dia memilih PAN sebagai perahu politiknya, pria yang mempunyai nama lengkap Ahmad Zulfikar yang merupakan jebolan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan PAN merupakan partai yang nasionalis dan penuh keterbukaan sesuai dengan keinginannya. Ia juga mengatakan telah bergabung dengan PAN hampir bersamaan dengan bergabungnya wakil gubernur Jawa Barat Dede Yusuf sejak beberapa tahun lalu.

"Insyallah, jika saya terpilih nanti menjadi anggota DPR-RI, saya berharap bisa berada di Komisi V agar bisa memprioritaskan pembangunan infrastuktur di wilayah Banten," kata Ikang Fauzi kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Ikang juga mengatakan dirinya sangat mengetahui persis bahwa masyarakat saat ini sedang tidak mempercayai anggota DPR karena kinerjanya buruk. Kendati demikian ia tetap maju dan berusaha untuk mengubah pandangan itu dengan kinerja yang baik.

Ikang juga menambahkan penyebab utama dari permasalahan di DPR adalah proses pengembalian uang saat kampanye yang telah dikeluarkan. "Saya tidak mau kinerja saya seperti pendahulu di gedung itu, karena saya sudah punya uang," kata Ikang.

Menanggapi caleg ampibi, Sekjen Partai Damai Sejahtera (PDS) Ferry Regar menilai perekrutan caleg nepotisme dalam sebuah partai merupakan hal yang wajar. Karena hal ini bisa dipertanggungjawabkan kepada yang membawa bila anggota keluarganya tidak becus dalam bekerja. Menurut sumber, sejak PDS berdiri pada tahun 2004, sebagian besar caleg di PDS adalah keluarga.

Ferry menambahkan hegemoni politik oleh jaringan keluarga di dalam PDS bukan bertujuan memperkuat dan membangun dinasti politik di pemerintahan dengan hanya memposisikan rakyat sebagai sumber legitimasi dan eksploitasi politik. PDS melakukan itu pada awalnya bagaimana dengan cepat mengumpulkan suara pada saat mendesak. Sampai saat ini diakui Ferry caleg PDS cukup banyak yang berbau ampibi.

"Proses perekrutan caleg juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, sedangkan waktu diberikan sangat mepet oleh KPU," terang Ferry. (ron/asy)