.webp)
Masyarakat sangat tercekik oleh kebijakan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (SBY-JK). DPR akan impeachement kesulitan. Sebab, pemilu 2004 adalah pemilihan Presiden dilakukan langsung oleh rakyat, dan ini hanya satu-satunya di dunia.
Walaupun tidur di Istana mewah di tengah Kota Jakarta yang dijaga tentara hampir semua kebijakan SBY-JK tidak dapat dirasakan masyarakat. Program kompensasi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi andalan kurang menyentuh pada sasaran. Besarannya hanya Rp 300,000 dan harus menaruhkan nyawa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 30% APBN dibagi sesuai proporsi yang benar. Dari Rp 240 triliun 30%-nya (Rp 62 triliun) diberikan ke subsidi angkutan umum dan suku cadang kendaraan. Khususnya angkutan penumpang dan angkutan barang. Mereka diberikan voucher khusus untuk menukar di SPBU yang ditunjuk.
30% (Rp 62 triliun) lagi disubsidikan ke produsen sembako, ditambah 20% (48 triliun) untuk kesehatan. Khususnya obat generik dan peralatan serta kesejahteraan tenaga medis.
Terakhir 20% (48 triliun) subsidi untuk pendidikan supaya tidak ada tarikan tambahan dari komite sekolah, dana kesejahteraan guru, bangunan sekolah, dan peralatan di subsidi oleh BBM. Dari keempat poin ini sebenarnya bisa mengatasi gejolak masyarakat.
Perlu dipertanyakan ke mana arah sasaran kebijakan Pemerintah saat ini. Boleh dicontoh pada zaman Orde Baru. Ada blue print tentang pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (repelita). Jadi, negara ada bentuknya.
Lalu sekarang blue print-nya SBY-JK apa? Boleh dikata negara ini adalah NTB (Negara Tanpa Bentuk). Setuju tidak terserah pembaca.
Jatmiko
Jl Cilitan Besar 5 Jakarta
miko.corporation@yahoo.com
02133781018 (msh/msh)
