.webp)
Bahkan dapat menumbangkan sebuah rezim. Sementara bagi pihak yang memegang kekuasaan isu kemiskinan sangat penting untuk segera ditangani agar terjadi penurunan pada grafik jumlah rakyat miskin. Jika grafik menurun maka pemerintah dianggap sukses dan selanjutnya memiliki peluang untuk kembali terpilih.
Jika kita perhatikan dalam kurun lima tahun terakhir, 2002 – 2007, terdapat konsistensi penurunan pada grafik kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana data Susenas, pada era pemerintahan Megawati, 2002, tingkat kemiskinan sekitar 18,2%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengapa terjadi kenaikan? Melambungnya harga beras sekitar 33% pada kurun Februari 2005 – Maret 2006, diprediksi menjadi penyebab kenaikan tingkat kemiskinan tersebut. Selain itu, angka kemiskinan juga sangat terkait dengan Garis Kemiskinan (GK).
Selama Februari 2005 – Maret 2006, GK naik sebesar 18,39 persen, yaitu dari 129.108 rupiah per kapita per bulan pada Februari 2005 menjadi 152.847 rupiah per kapita per bulan pada Maret 2006.
Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
Pada bulan Februari 2005, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,54 persen, tetapi pada bulan Maret 2006, peranannya meningkat sampai 74,99 persen (Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2006).
Meningkatnya peranan GKM terhadap GK ini tercermin dari kasus di atas --naiknya harga
beras, dan juga barang-barang kebutuhan pokok. Kondisi tersebut terlihat dari tingkat inflasi umum sebesar 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006.
Sementara pengaruh kenaikan BBM pada 2005 justru kurang berdampak dalam meningkatkan penduduk miskin. Setelah melihat realitas tersebut dan mulai berjalannya subsidi langsung ke rakyat (sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi BBM), maka pada 2007 angka kemiskinan kembali menurun menjadi 16,6%, mendekati capaian terbaik 2005.
Hingga 2009, dengan garansi tidak ada kenaikan BBM dan tercukupinya stok beras nasional --tanpa impor, maka angka kemiskinan kemungkinan besar akan cenderung menurun.
Relevansi data Bank Dunia. Walau demikian, sebagai konsekuensi dari demokratisasi di Indonesia, banyak pihak maupun lembaga, baik dalam dan luar negeri, yang memiliki versinya sendiri dalam menerjemahkan kemiskinan di Indonesia.
Termasuk Bank Dunia (World Bank), yang memiliki parameter berbeda dengan BPS. Sebagaimana laporan Bank Dunia, Oktober 2006, disebutkan bahwa sekitar 49% dari total penduduk Indonesia atau 108,7 juta jiwa tergolong miskin.
Standard yang digunakan adalah kemampuan daya beli minimal 2 dolar AS per hari. Parameter ini seolah "dipaksakan" untuk mengukur tingkat kemiskinan di seluruh dunia, tanpa membedakan status negara yang bersangkutan, tingkat ekonomi, dan pendapatan nasional.
Dengan kata lain, nilai nyata (real value) 2 dolar AS per hari bagi penduduk AS dan Eropa Barat dianggap linear dengan nilai yang sama bagi rakyat Indonesia, Malaysia, Zaire, Sudan, bahkan Afganistan.
Padahal faktanya tidak demikian. Sebagai contoh, di Indonesia dengan uang Rp 19.000 ribu (setara 2 dolar AS) dapat digunakan untuk membeli beras sebanyak empat hingga lima kilogram. Namun, dengan nilai yang sama uang tersebut hanya bisa dibelikan beras 0,7 kg di Korea Selatan.
Begitu juga penduduk Thailand. Bisa mendapatkan lima buah produk dengan kualitas dan jenis yang sama hanya dengan harga 850 bath. Namun, untuk mendapatkan barang dengan jumlah dan kualitas yang sama di AS harganya bisa mencapai 105,75 dolar AS setara 2.664,9 bath atau 200 persen dari di Thailand.
Selain itu, Bank Dunia tidak memperhatikan budaya yang berkembang di Indonesia yang penuh kekeluargaan dan gotong royong dalam menghitung tingkat kemiskinan. Kultur di Indonesia yang penuh kekeluargaan dan gotong royong memunculkan "shadow income" atau "pendapatan bayangan" bagi sebagian masyarakat.
Banyak masyarakat di Indonesia memperoleh pendapatan dari sanak famili yang merantau di luar daerah dengan mengirimkan uang kepada keluarganya. Bisa saja suatu keluarga sepertinya tidak memiliki pekerjaan sehari-hari. Namun, anak atau saudaranya secara reguler mengirimkan uang. Hal inilah yang tidak tercatat secara formal (Iskandar Andi Nuhung: 2007).
Reputasi Bank Dunia dalam pemberantasan kemiskinan di dunia ketiga juga sudah lama dipertanyakan efektifitasnya. Banyak pihak menganggap bahwa Bank Dunia secara langsung telah menjadi penyebab utama meningkatnya kesenjangan dan ketimpangan sosial di suatu negara dan antar negara. Dengan kata lain, Bank Dunia dianggap telah gagal melakukan usaha-usaha pengentasan kemiskinan melalui program dan kebijakan pemberian bantuan (Carlos A. Heredia, Equipo Pueblo: 1996)
Marketing Politik. Oleh karenanya ketika kita menggunakan data kemiskinan dalam politik pun haruslah mempertimbangkan semua aspek yang dibahas di atas agar tidak terjadi pembiasan makna dari tujuan awal yang positif.
Seperti iklan profil Wiranto di beberapa media cetak nasional belum lama ini. Iklan tersebut sebenarnya sangat menarik, karena mengajak bangsa ini untuk bersatu menghentikan kemiskinan. Namun, yang namanya politik tentu tak lepas dari kepentingan.
Entah dengan pertimbangan apa pembuat iklan tersebut memilih menggunakan data Bank Dunia, Oktober 2006, di mana disebutkan bahwa jumlah rakyat miskin di Indonesia sekitar 49%. Bandingkan dengan data kemiskinan versi Susenas, BPS, di tahun yang sama yang 17,8%.
Gap sekitar 31,2% tentu tak bisa begitu saja diabaikan. Padahal, sebagaimana diulas di awal tulisan ini, data Bank Dunia masih kontroversial karena menyamaratakan standar kemiskinan antara negara maju dan berkembang di angka 2 dolar AS per hari.
Jumlah orang miskin di Indonesia 2006 yang sekitar 17,8% versi BPS tentu efek politiknya akan berbeda dengan 49% versi Bank Dunia. Makanya tak mengejutkan jika para politisi lebih cenderung memilih yang kedua untuk menggambarkan kegagalan pemerintah dalam menangani kemiskinan.
Politik di era demokrasi tak ubahnya pasar terbuka di dalam bisnis. Dalam rangka mendekati konstituen, masing-masing kelompok menggunakan strategi marketing politik yang paling efektif. Tapi yang harus diingat, marketing politik berpotensi pula untuk memanipulasi opini publik ketika dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan mengontrol media (Firmanzah: 2007).
Di alam demokrasi saat ini, pemerintah tak lagi dapat mencengkeram media seperti era Orde
Baru atau yang masih berlaku di negara tetangga, Malaysia hingga kini. Media di Indonesia cukup bebas dan dikontrol oleh banyak pihak.
Problemnya adalah, banyaknya pihak yang mengontrol media ini menjadikan demokrasi berkembang menjadi semacam "perang opini" yang terkadang sifatnya lebih banyak berbau propaganda dari pada mencerdaskan rakyat. Di sinilah perlunya komitmen para elit untuk mengedepankan pembangunan demokrasi dan pendidikan politik rakyat, sebelum menggolkan kepentingannya masing-masing.
Alex Sudarwanto
Jl Kenanga 6 No 32 RT 005 RW XVI Bogor
alex_sudarwanto@yahoo.co.id
(msh/msh)
