Komuter Riwayatmu Nanti
Senin, 10 Sep 2007 07:57 WIB
Jakarta - Sekitar dua bulan yang lalu detikcom selama beberapa hari pernah membahas mengenai 'gejolak' para komuter dan omprengan yang terancam tergusur. Saat itu juga muncul pernyataan dari Kepolisian bahwa setelah pilkada (pemilihan kepala daerah) maka pihak Kepolisian akan berkosentrasi mengurus omprengan. Kata mengurus sempat mengundang banyak tanya. Apakah ini artinya akan muncul regulasi baru untuk omprengan atau omprengan akan tersingkir.Sepertinya kini mulai terkuak jawaban nasib komuter yang tak lepas dari omprengan. Di depan pintu tol sebuah kawasan pinggiran ibukota yang biasanya omprengan ramai mengantri menanti penumpang setia sejak pukul 06.00 mulai dijaga polisi. Tidak sedikit omprengan yang terlambat menyadari kehadiran para polisi sehingga terkena razia. Kabarnya harus merogoh sekitar Rp 200,000,00 agar dapat dilepaskan. Hal serupa juga terjadi di beberapa titik mangkalnya omprengan di Tangerang, Bekasi, dan Depok.Omprengan adalah salah satu jenis angkutan yang katanya secara de jure ilegal tapi secara de facto banyak yang bisa berkeliaran karena 'upeti'. Keberadaannya juga sangat dibutuhkan komuter. Bagi para komuter yang memerlukan transportasi bersih, tidak berdesak, dan cepat maka omprengan adalah pilihan utama selama lebih dari sepuluh tahun ini. Bisa saja pemerintah berdalih bahwa selama ini selalu meningkatkan pelayanan dan kenyamanan transportasi bagi warganya. Tetapi, setelah sepuluh tahun tidak banyak armada yang mengalami peremajaan. Peraturan daerah larangan merokok di transportasi umum juga tinggal imbauan dalam bentuk stiker. Keamanan semakin rawan dengan gerombolan pencopet dan pengemis yang berkedok mengalami kemalangan bertubi-tubi tetapi melakukan pemaksaan dalam meminta uang. Belum lagi budaya mengetem dan mengebut yang semakin parah bila kita naik transportasi umum seperti mikrolet, metro mini, atau bis.Komuter harus diakui adalah arus bawah dalam roda perekonomian bangsa ini. Kehadiran mereka setiap harinya di kantor merupakan penggerak bagi kelangsungan hidup sebuah usaha. Tetapi, selama ini seolah kenyamanan mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah.Mereka tidak keberatan membayar lebih mahal sebuah omprengan yang sekali jalan ke kantor sehingga tidak membuang waktu. Omprengan aman bagi komuter karena akan menemui teman seperjalanan yang sudah saling mengenal dan juga kebersihan mobil terjaga. Bila disuruh memilih pasti mereka akan lebih menggunakan omprengan untuk bekerja. Kapankah nasib para komuter ini akan lebih diperhatikan. Sungguh sebuah dilema bagi para karyawan yang harus memenuhi kewajiban untuk masuk tepat waktu. Tetapi, tidak bisa menerima haknya untuk menikmati sarana transportasi yang nyaman dan aman. Rezina NahdiahSentra Eropa E 45 Kota Wisata Cibuburrezina_nahdiah@yahoo.com84930716
(msh/msh)











































