Semoga Jakarta Tidak Salah Memilih Pelayan

Jakarta - Dalam suatu kesempatan, saya pernah terbang menggunakan Singapore Airline (SQ) dari Surabaya ke Manila. Terbang bersama pesawat dengan usia paling tinggi lima tahun itu tentu saja jaminan keamanannya tidak perlu diceritakan dan sangat nyaman. Dibandingkan dengan airline domestik tentu tidak akan apple-to-apple, cara take-off, ketika mengudara, dan landing begitu halus tidak terasa. Bahkan saya kaget karena perjalanan lima jam itu tidak merasakan ban mendarat di landasan. Tahu-tahu sudah berada di Bandara Internasional Ninoy Aquino Manila. Padahal landing saat itu dilakukan dalam cuaca buruk diiringi kilat petir dengan hujan deras.Ada cerita menarik terhadap SQ, yang begitu diidam-idamkan oleh awak airline Garuda. Garuda Indonesian Airways (GIA) demikian terobsesi dengan SQ, sehingga apapun strategi Garuda sebetulnya adalah kopi dari strategi SQ. Namun, jangan salah, yang hendak ditiru oleh GIA adalah servis cabin crew. Meniru dalam lingkup besar SQ tentu bukan level Garuda sekarang.Kualitas pelayanan cabin crew memang tidak bisa disepelekan oleh umumnya perusahaan airline. Keloyalan pelanggan untuk selalu terbang pada maskapai yang sama. Salah satu pertimbangannya boleh jadi karena faktor pelayanan cabin crew. Karena itu berbagai pelatihan awak kabin yang mahal selalu dilakukan oleh maskapai penerbangan.Perbedaan kualitas pelayanan awak kabin Garuda memang penuh dengan rasan-rasan dibandingkan dengan awak kabin SQ. Pramugari Garuda kelihatan diskriminatif saat melayani penumpangnya. Berwajah biasa ketika menghadapi penumpang domestik namun berubah ramah ketika melayani penumpang asing. Awak kabin SQ yang menjadi referensi. Hebatnya sangat ramah kepada semua jenis ras penumpang. Bahkan tetap antusias ketika disapa di daratan.Akar permasalah mengapa pelayanan awak kabin Garuda berbeda dengan SQ ternyata sangat fundamental. Latar belakang awak kabin GIA sebagian besar berasal dari keluarga kaya yang keseharian di rumah memang dilayani, bukan melayani. Jadi pantaslah jika ketika menjadi awak kabin pramugari ini memiliki konflik batin sehingga kualitas pelayanan terhadap penumpang memang terasa beda.Sedikit menoleh ke belakang ketika manajemen Garuda melakukan rekruitmen. Ternyata yang dipersyaratkan adalah remaja cantik, tubuh semampai, menarik, dan berijazah tinggi. Di manakah salahnya. Itulah sekedar ilustrasi. Betapa persyaratan yang menjadi kebutuhan ternyata tidak diimbangi dengan requirement mendasar. Akhirnya jadilah yang diinginkan tidak sesuai harapan. Atau persepsi tidak sesuai dengan ekspektasi sehingga menimbulkan ketidakpuasan.Kontroversi Pilgub DKI, kalau melihat dari kisah Garuda, kurang lebih bermakna sama. Tekanan partai politik terhadap kandidat gubernur untuk membayar sejumlah uang malah menciptakan suasana politik menjadi lahan bisnis. Akan ada untung dan rugi yang harus diperhitungkan sehingga makna melayani publik nantinya akan terdistorsi ke titik nadir.Ironis sekali, karena menjadi pemimpin sejatinya sudah merupakan proklamasi mengabdikan diri terhadap kepentingan publik yang dipimpin. Namun, karena kandidat gubernur belum-belum harus memenuhi kewajiban partai politik dalam bentuk imbalan materi maka sangat sulit diharapkan para gubernur terpilih nanti benar-benar haqul yaqin membela kepentingan rakyat. Ungkapan yang dipopulerkan Gus Dur membela yang membayar dalam waktu dekat akan meledak. Menjadi kebiasaan baru pejabat publik Indonesia yang kini masih malu-malu mengakui.Multiplier effect bisnis politik ini adalah hengkangnya kader-kader potensial dan loyal karena ekosistem partai dirasakan tidak kondusif lagi. Para oportunis dengan modal besar timbul tenggelam dari satu partai politik ke partai politik lain. Mencari keberuntungan nasib dengan sering beraudisi dari menjadi kandidat presiden dalam satu pemilu hingga pilkada. Mantan menteri tidak malu-malu turun dalam pilkada walikota. Pensiunan gubernur berebut dalam pemilihan bupati dan seterusnya.Pentas politik nasional memang menggelikan dan penuh dengan adegan lucu. Pemerintahan dari skala nasional hingga daerah diduduki oleh orang yang sama dan itu-itu saja. Sepertinya partai politik tidak menciptakan kader. Tidak mampu mengkader generasi muda. Atau memang kaderisasi tertutup oleh politik kepentingan.Alasan terakhir bisnis politik atau politik kepentingan tampaknya adalah jawaban konkrit. Berkilah untuk membesarkan partai persoalan finansial memang menjadi penentu utama. Kader utama pun tahu diri daripada disebut insubordinasi. Di samping itu kultur kepartaian yang sangat paternalistik, senioritas, dan feodal memang tidak memungkinkan kader muda potensial mendapat ruang. Kalimat pendiri partai adalah kalimat hukum bagi seluruh organ partai.Mewacanakan calon independen dalam Pilgub DKI Jakarta Agustus mendatang hanya menarik dalam tingkat opini publik. Karena mekanisme parlementer yang demikian kuat sekarang, pada prakteknya tidak akan memberikan ruang sama sekali kepada calon independen. Kekuatan partai di DPR dan DPRD bisa menjadi sandungan kuat dari pemerintah propinsi sehingga pada akhirnya rakyat menjadi korban.Memang benar apa yang dikatakan oleh Wapres Jusuf Kalla. Jika sumber masalah berada dalam kepartaian memunculkan calon independen bukan solusi. Partai politik memang harus dibenahi terlebih dulu. Persoalannya jika pembenahan tersebut mengorbankan kepentingan bisnis partai itu sendiri apakah reformasi internal akan dilaksanakan?Calon independen bagi partai politik adalah ancaman karena warga yang cerdas seperti penduduk Jakarta boleh jadi akan melakukan harakiri politik. Jika calon independen diakomodasi kemudian menang sang gubernur mendapat legitimasi penduduk Jakarta namun tidak direstui parlemen di DPRD. Pertarungan elit politik ini sengaja didisain oleh rakyat agar elit bisa merasakan bagaimana pedihnya menjadi korban yang diabaikan selama ini. Pentas politik Jakarta memang selalu penuh kejutan. Statusnya sebagai ibukota negara sudah menjadi referensi politik seluruh daerah di Indonesia. Spekulasi politik bisa berubah dengan cepat seirama dengan ritme penduduk Jakarta yang demikian dinamis. Semoga Jakarta tidak salah memilih pelayannya kali ini.Effnu Subiyanto, mahasiswa Magister Manajemen UGM Yogyakarta (msh/nrl)