DetikNews
Kamis 11 Januari 2018, 17:20 WIB

Diplomasi Olimpiade Semenanjung Korea

Yedi M. Permana - detikNews
Diplomasi Olimpiade Semenanjung Korea Foto: Yedi M. Permana
Jakarta - Ilusi Damai Duo Korea

Jauh sebelum berdirinya Korea Selatan (Republik Korea) dan Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea), sesungguhnya Korea merupakan sebuah kesatuan bangsa. Kerajaan Korea kuno disatukan oleh Dinasti Tang pada 668 Masehi.

Kesatuan Korea bertahan hingga 1300 tahun, sebelum akhirnya pecah dan terjadi perang saudara antar sesama bangsa Korea pada 1950. Hingga artikel ini selesai ditulis dan perundingan Duo Korea pada 9 Januari lalu telah usai, tak pernah benar benar deklarasi damai mewujud di Semenanjung Korea, pasca gencatan senjata antar kedua negara ditahun 1953.

Perang Korea dikenal juga sebagai Proxy War atau perang yang dimandatkan. Amerika dan Sekutu berada dibalik kekuatan Korea Selatan sedangkan Soviet dan Tiongkok sebagai sponsor utama penyokong Korea Utara. Perang yang terjadi antara 1950 hingga 1953 ini menelan korban hingga lebih dari 560.000 jiwa dikedua negara, Korsel dan Korut.

Penyebab yang paling massive dari diplomasi perang ini ialah karena saling berebut pengaruh dan konflik antara dua ideologi besar dunia, Communism Soviet/Tiongkok dan Liberalism Amerika. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Harold Nicholson (1961) bahwa perubahan diplomasi khususnya dipengaruhi oleh Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur, sehingga konflik ideologi menjadi bagian dari diplomasi.

Kedua negara adidaya tersebut berhasrat untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik melalui kolonisasi negara negara dunia ketiga.

Diplomasi di Panggung Internasional

Diplomasi merupakan aktifitas utama yang dimainkan oleh setiap negara dipentas global. Bagi sebagian Ahli, aktifitas diplomasi hanya bisa diperankan oleh negara atau aktor atas nama negara. Serupa definisi dalam "Random House Dictionary" bahwa Diplomasi adalah tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan dan hubungan lainnya antar negara.

Kemudian diperkuat lagi bahwa Diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara negara merdeka (Sir Ernest Sataw, 1962). Meskipun demikian, bagi sebagian Ahli lain mengartikan bahwa aktifitas diplomasi bisa dilakukan oleh siapapun seperti NGO Internasional, Media Massa, Multinational Corporation (MNC) bahkan perseorangan.

Namun hal yang menjadi prinsip ialah, segala aktifitas yang dilakukan oleh para Diplomat dalam hubungannya dengan dunia internasional membawa misi untuk kepentingan nasional.

Hard Diplomcy atau Diplomasi Perang yang dimainkan oleh Korea Selatan dan Korea Utara pada 1950-1953, merupakan bentuk politik luar negeri masing masing negara. Sir Victor Wellesly (1944) dengan jelas mengatakan bahwa diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduannya bersama sama merupakan kebijakan eksekutif-kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik. Duo Korea dibantu dengan para sponsornya menggunakan strategi dan taktik dalam Hard Diplomacy, tujuannya tiada lain adalah untuk melindungi kepentingan nasional mereka.

Diplomasi Era Informasi

Diplomasi telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Era informasi mengikis sekat sekat antar negara, sehingga sangat berpotensi mempengaruhi perubahan dalam aktifitas sosial masyarakat, tak terkecuali aktifitas diplomasi masyarakat internasional. Lebih extrem, diplomasi tradisional tidak dapat dipertahankan lagi (Djelantik, 2007).

Ia pun menambahkan bahwa secara garis besar praktek diplomasi masa kini dipengaruhi oleh 1) Revolusi teknologi informasi, 2) Meningkatnya peran media massa, 3) Globalisasi bisnis dan sistem keuangan, 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hubungan internasional, 5) Munculnya isu isu kompleks melewati batas batas negara. Hal tersebut menjadi peringatan bagi aktor negara maupun non negara untuk menjalankan aktifitas diplomasi gaya baru di era kecanggihan teknologi informasi.

Kemajuan teknologi dan informasi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin dunia. Seperti Kim Jong Un berusahan untuk mengembangkan program nuklir, China tengah gigih dengan program One Belt One Road (OBOR), Produk Samsung yang bermarkas di Korsel ada disetiap sudut toko, dan bahkan Putin disebut sebut turut campur atas kemenangan Donad Trump sebagai Presiden AS karena berhasil meretas data lawan politik.

Apa yang tengah dan telah dilakukan oleh negara negara tersebut adalah bagian dari diplomasi di era kemajuan teknologi. Cara diplomasi dapat berubah menyesuaikan zaman, meskipun terkadang akan mengganggu kenyamanan dan kepentingan sebuah negara, bahkan menyebabkan ketegangan diantara mereka, seperti Korut-AS-Korsel. Namun prinsip diplomasi tak akan pernah bergeser, yakni bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional.

Harapan Baru di Tahun Baru?

Di awal tahun 2018 kiranya akan memberikan harapan baru bagi kebanyakan masyarakat di Semenanjung Korea, khususnya dalam hal bilateral kedua negara. Apa pasal? Hal ini dipengaruhi oleh pidato politik awal tahun Kim Jong Un Presiden Korut.

Kim, menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin yang akan digelar di Pyeongchang Korea Selatan, ia berjanji mengirim atlet atlet terbaiknya. Selain itu, Kim juga membuka diri untuk melakukan perundingan dengan Seoul.

Sejatinya, pidato Kim tersebut merupakan respon atas pernyataan Presiden Korsel Moon Jae-in beberapa waktu sebelumnya, Moon menyampaikan bahwa kompetisi olahraga yang akan digelar di negeri ginseng itu dapat menjadi ajang untuk mulai menjalin hubungan baik bagi kedua negara. Perundingan ini adalah kali pertama diselenggarakan pasca dua tahun Semenanjung Korea mengalami ketegangan akibat program nuklir yang dilancarkan Korut.

Pertemuan pejabat dua Korea beberapa waktu yang lalu menghasikan beberapa kesepakatan diantaranya ialah 1) Korea Utara akan ikut serta dalam gelaran Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang Korea Selatan, 2) Korsel dan Korut akan pawai bersama saat pembukaan dan penutupan Olimpiade, 3) Kedua negara sepakat untuk menunda pembicaraan masalah militer, 4) Korsel mengajukan usulan kepada Korut untuk melanjutkan pembahasan reuni para keluarga yang terpisah akibat Perang Korea.

Beberapa butir kesepakatan dalam perundingan membawa angin segar bagi lingkungan internasional, karena dapat meredakan ketegangan yang selama ini terjadi di Semenanjung Korea, setidaknya untuk beberapa waktu kedepan. Jika dicermati secara seksama, sesungguhnya masing masing negara Korsel maupun Korut sedang dalam keadaan wait and see, menunggu dan mencermati apa yang akan dilakukan keduanya pasca perundingnan 9 Januari.

Pada poin ketiga dari kesepakatan tersebut menyiratkan bahwa keduanya tidaklah benar benar atau belum dalam keadaan ingin mewujudkan deklarasi damai. Situasi yang tengah terjadi setidaknya akibat negara sponsor masih terlalu kuat hegemoninya, secara ekonomi maupun politik.

Perbedaan ideologi dan cara pandang menentukan masa depan negara, menjadikan situasi semakin sulit. Prasyarat bagi terwujudnya perdamaian Duo Korea adalah dengan melepaskan hegemoni asing dalam sebuah negara. Atau, pilihan mereka hanyalah ilusi damai di Semenanjung Korea.


Yedi M. Permana
Mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional UMY / DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(wwn/wwn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed