DetikNews
Rabu 06 September 2017, 16:46 WIB

Toponimi, Tren Penamaan Di Wilayah Perkotaan

Antara Komodifikasi Toponim dan Penggunaan Bahasa Indonesia?

Aji Putra Perdana - detikNews
Antara Komodifikasi Toponim dan Penggunaan Bahasa Indonesia? Foto: Aji Putra Perdana
Jakarta - Berita mengenai toponimi mulai meredup kembali pasca ramainya informasi tentang hasil pembakuan nama pulau di Indonesia yang telah disampaikan ke Konferensi tentang Nama-nama Geografi di PBB.

Apabila mengikuti live streaming atau video UN Live United Nations Web TV, maka dapat dilihat bahwa selain menyampaikan tentang nama pulau terdapat bahasan lain yang tentunya perlu ditindaklanjuti di Indonesia.

Salah satu pokok bahasan yaitu mengenai pemberian nama unsur geografi di wilayah perkotaan atau yang dikenal dengan urban names. Tak dapat dipungkiri bahwa wilayah perkotaan di Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Terlebih dengan fokus pembangunan yang bukan hanya berorientasi ke Pulau Jawa.

Mari kita sama-sama cermati lingkungan perkotaan di sekitar, semakin banyaknya bangunan gedung dan mal atau bahkan fungsi bangunan lainnya. Keunikan lainnya dari sudut pandang toponimi ialah bagaimana gedung atau bangunan tersebut diberi nama.

Toponimi di wilayah perkotaan

Pemberian nama geografis di wilayah perkotaan ialah wewenang dari masing-masing pemerintahan setempat dan Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan penertiban pemberian nama agar memenuhi prinsip dan kebijakan yang telah diterbitkan.

Tidak semua negara yang hadir di dalam pertemuan UNGEGN (PBB untuk Pakar-pakar Nama Geografis) mempunyai peraturan khusus tentang toponim, bahkan ada beberapa negara yang belum memiliki otoritas pembakuan nama geografis. Indonesia merupakan salah satu negara yang tertib di dalam menjalankan rekomendasi dari PBB dan menjadi tempat inisiasi awal pelaksanaan pelatihan Internasional toponimi.

Namun, kondisi geografis, kelembagaan, sumberdaya manusia dan berbagai hal lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (sebagai otoritas pembakuan nama, yang kini wewenangnya ada di Badan Informasi Geospasial) untuk menjalankan pedoman dan peraturan yang telah disusunnya. Tantangan terbesar selain dari identifikasi dan pembakuan nama pulau ialah tren penamaan di wilayah perkotaan.

Toponim atau nama unsur geografis, dalam hal ini ialah nama unsur buatan manusia di wilayah perkotaan diberikan sebagai identitas sekaligus upaya komodifikasi toponimi dan place branding. Sebuah paper dipublikasikan pada tahun 2014 mengungkapkan tren komodifikasi yaitu transformasi 'nama geografi' sebagai sebuah nilai ekonomi yang dapat dipasarkan dan memikat pembeli.

Contoh di Indonesia, misalnya penggunaan nama San Diego Hills untuk kawasan pemakaman elit di wilayah Kabupaten Kawarang. Saat itu di tahun 2014, upaya penertiban telah dilakukan oleh Pemerintah yang meminta agar pengembang menyesuaikan nama kawasan pemakaman itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.

Meskipun di dalam permendagri tersebut tidak mencantumkan sanksi, akan tetapi ada sebuah regulasi tentang penamaan menggunakan bahasa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang.

Lalu, bagaimana kabarnya sekarang?

Kemarin (30/08/2017), penulis membaca sebuah tulisan retweet di akun twitter Ivan Lanin (sosok pegiat Bahasa Indonesia) mengenai berita yang dituliskan oleh akun twitter CNN Indonesia. Judulnya cukup menggugah penulis sebagai pemerhati toponimi, sebuah berita yang berjudul 'Menggugat Gedung dan Mal Berbahasa Asing di Indonesia'.

Secara spontan, penulis langsung membuka berita tersebut dan tiba-tiba teringat saat melakukan sosialisasi dan pelatihan teknis toponimi untuk Kabupaten Bogor bersama Pak Abdul Gaffar Ruskhan dari Badan Bahasa. Beliau memaparkan berbagai contoh penamaan gedung yang semestinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Dari contoh yang disampaikan dan apabila dicermati penggunaan Bahasa Indonesia juga tetap memiliki nilai jual atau layak sebagai bagian dari pemasaran sebuah tempat. Beberapa contoh yang disampaikan saat itu: Cibubur Junction dapat diganti dengan Simpang Cibubur, Karawaci Office Park dapat menggunakan bahasa Indonesia menjadi Taman Perkantoran Karawaci, serta berbagai contoh lainnya.

Contoh yang beliau sampaikan tentunya usulan mengganti nama asing dengan menggunakan bahasa Indonesia yang merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Selaras dengan semangat dari Pemerintah melalui Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi di tahun 2014 untuk mulai menertibkan pemberian nama unsur buatan manusia.

Pasal 36 Ayat (3) UU No 24 Tahun 2009 tersebut dengan jelas menerangkan adanya kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merk dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, hingga organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 36 Ayat (4) bahwa penamaan dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Undang-undang tersebut (badanbahasa.kemdikbud.go.id).

Semangat yang sama dan ajakan agar masyarakat lebih mencintai bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah juga disampaikan oleh Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf dalam berita tertanggal 30 Agustus 2017 tersebut.

Upaya pemerintah dalam membumikan Bahasa Indonesia dan tentunya tertib pemberian nama geografis membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk untuk penamaan bangunan dan/atau kawasan. Terbitnya Undang-undang tersebut dan diperkuat dengan keberadaan dari otoritas pembakuan nama geografi diharapkan ke depannya agar pemiliki bangunan atau kawasan tertentu yang berbahasa asing dapat mengganti nama obyek geografi tersebut ke bahasa Indonesia.

"Diusahakan agar bangunan selain bangunan bersejarah dan keagamaan agar mengganti nama menggunakan bahasa Indonesia," kata Asep. (cnnindonesia.com)

Bagaimanakah aspek kelembagaan dan landasan hukum di bidang toponimi?

Meskipun, kita ketahui bersama bahwa kewajiban tersebut belum ada sanksinya sehingga penegakkan hukum dalam upaya penertiban nama geografi seperti ini menjadi lemah. Sebuah saran yang tepat disampaikan oleh Pakar hukum tersebut dan sepertinya sejalan dengan yang sempat disampaikan oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di tahun 2014.

Asep menyarankan bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk menertibkan bangunan atau kawasan tertentu yang menggunakan bahasa asing dalam penamaannya. Apabila merujuk ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan Panitia Provinsi yang memiliki wewenang di dalam pelaksanaan pembakuan nama rupabumi (nama geografi/ toponim) di wilayahnya.

Tentunya, semakin menunjukkan telah adanya pondasi kelembagaan yang kuat dan yang diperlukan berikutnya ialah langkah nyata untuk melakukan tertib administrasi pemerintahan di bidang pembakuan nama geografis.

Hal ini merupakan bagian penting yang harus juga dipertimbangkan oleh Badan Informasi Geospasial yang kini berwenang sebagai otoritas pembakuan nama. Diharapkan ke depannya agar dapat senantiasa bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait. Selain sudah kuatnya aspek kelembagaan, aspek landasan hukum bagi pelaksanaan pembakuan nama geografi di Indonesia cukup kuat diantaranya UU 24 Tahun 2009 di atas, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 12 dalam Undang-undang Informasi Geospasial dapat dilihat bahwa nama rupabumi (toponim) merupakan bagian dari peta dasar yang menjadi rujukan nasional. Kemudian dalam Pasal 15 dituliskan bahwa nama rupabumi dikumpulkan dengan menggunakan tata acara pengumpulan nama rupabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk implementasi terkait pemberian nama dan perubahan nama bagian rupabumi tertuag dalam Bagian Ketiga Penyesuaian Daerah Pasal 48 di Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Pasal 48 Ayat (3) berbunyi: Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupabumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Langkah nyata selanjutnya?

Berdasarkan berbagai pasal dari ketiga Undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa landasan untuk melakukan penertiban sudah ada. Langkah konkritnya yaitu Pemerintah Daerah dengan bekal pengetahuan dan landasan dari Pemerintah Pusat dapat bertindak lebih tegas dan memperketat perijinan dengan syarat penamaan gedung menjadi poin yang harus dipatuhi.

Penulis kembali teringat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang telah memiliki Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan (birotapem.jogjaprov.go.id). Inilah langkah nyata dari pemerintah daerah Provinsi D.I. Yogyakarta yang patut dicontoh, bahkan di dalam Lampiran peraturan tersebut dengan jelas terdapat contoh penulisan baku nama rupabumi unsur buatan yang juga memuat selain penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia, penulisan nama rupabumi unsur buatan ditambah dengan tulisan berhuruf Jawa.

Toponim sebagai komoditas ekonomi sekaligus pelestarian budaya bangsa dan bahasa daerah dengan tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Semoga upaya tersebut dapat dicontoh dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah lainnya dan tentunya tetap membutuhkan sinergi dengan otoritas pembakuan nama di tingkat nasional.

Contoh lainnya yaitu sebuah sikap tegas dari Pemerintah Kota Bekasi ke pihak Google ketika mendapati adanya nama jalan Dewi Sartika yang berubah menjadi jalan Dewi Persik di Google Maps. Mari lakukan langkah dan sikap tegas yang sama untuk menertibkan penggunaan nama bangunan atau kawasan sesuai dengan prinsip dan kebijakan di bidang toponim.

Usulan yang disampaikan oleh Asep (Pakar hukum dari Universitas Parahyangan) berupa pemberian surat edaran oleh Menteri Dalam Negeri dalam memperketat pemberian izin bangunan dapat menjadi solusi yang lebih efisien dalam jangka pendek. Di sisi lain, sebuah pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan dan dikerjakan oleh otoritas pembakuan nama geografi di Indonesia untuk bersama menata penamaan di wilayah perkotaan untuk Indonesia yang lebih baik.

Terpilihnya Kepala Badan Informasi Geospasial sebagai Vice Chair UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) Periode 2017-2019 juga merupakan momentum penting untuk mengembalikan semangat tertib administrasi pemerintahan di bidang toponim.

Koordinasi dan sinergi horisontal antar kementerian/lembaga terkait dan vertikal antara Tim Pembakuan Nama di tingkat Nasional dengan Panitia Daerah dari Provinsi, Kabupaten dan Kota serta masyakarat setempat pada umumnya menjadi kunci pelaksanaan pembakuan dan penertiban pemberian nama geografi di Indonesia.

Tulisan ini merupakan pendapat dan pertanyaan pribadi penulis berdasarkan perkembangan berita dan melihat sudut lain perjalanan toponimi di Indonesia.


Aji Putra Perdana
daan_r09@yahoo.com

  • Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia PK-42
  • PhD Student di Faculty of Geo-information Science and Earth Observation, University of Twente. Saat ini sedang riset untuk studinya dengan tema "Crowdsourcing Place Names Collection and Maintenance: Preserving Local Names in Indonesian Gazetteer".
  • Staf Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial

(wwn/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed