Susahnya Menjadi Sehat di Negeri Sendiri

Jakarta - Hari Minggu, 7 April, diperingati sebagai World Health Day. Adanya World Health Day sekaligus memperingati hari jadi organisasi kesehatan dunia yang ke-65, World Health Organization (WHO) yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 lalu.

Melalui World Health Day ini kembali mengingatkan kondisi kesehatan di Indonesia. Fakta banyaknya busung lapar, gizi buruk, dan maslah lainnya menjadi salah satu bukti kurangnya perhatian pemerintah atas kondisi kesehatan rakyatnya.

Padahal aspek kesehatan adalah salah satu hak rakyat yang harus dijamin oleh pemimpin negara. Beberapa kasus hilangnya nyawa seseorang akibat tidak mendapatkan penanganan dari rumah sakit menjadi catatan hitam pemenuhan aspek kesehatan ibu pertiwi.

Melihat kekayaan tanah Indonesia yang melimpah, harusnya sudah bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya termasuk dalam hal kesehatan.

Tapi sangat disayangkan karena pemerintah Indonesia lebih 'sayang' pada pihak swasta dan asing, dan rela memberikan kekayaan itu pada mereka.

Kenyataan bahwa orang miskin dilarang sakit, pemegang kartu jaminan kesehatan bagi orang tidak mampu tidak diprioritaskan sangat jelas terlihat di negeri ini.

Jelas saja hal ini terjadi, berawal dari korupsi yang sudah mendarah daging di segala aspek pemerintah hingga fasilitas umum, tidak terkecuali kesehatan, menjadi salah satu penyebab buruknya kesehatan di Indonesia.

Akibat korupsi dan segala perjanjian yang dibuat, berdampak pula pada dunia kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu lahan komersialisasi untuk meraup keuntungan, bagaimanapun caranya.

Orang bilang tidak ada yang gratis diabad 21 ini, semua perlu uang, termasuk kalau ingin sehat. Memang benar, tapi apakah harus memandang ses eorang itu mampu atau tidak?

Haruskah memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan kartu yang dimiliki? Credit card lebih utama daripada kartu askes.

Sangat disayangkan mendapati fakta mirisnya akses kesehatan di negri sendiri. Jangankan mendapatkan fasilitas yang mudah dan terjangkau, belum masuk ke dalam rumah sakit pun sudah ditolak.

Inilah kesehatan yang diterima rakyat dari sistem saat ini yang mengharuskan mereka memilih antara dua pilihan, menjaga kesehatan atau kehilangan nyawa.

Berbanding jauh dengan demokrasi, Islam menjadikan kesehatan sebagai aspek yang sangat penting dan wajib didapatkan oleh seluruh rakyat.

Pemerintah wajib memberikan jaminan kesehatan dengan mudah bahkan gratis. Mungkinkah memberikan jaminan 200 juta rakyat Indonesia secara terjangkau bahkan gratis?

Tentu sangat bisa, asalkan pemerintah mau melepaskan belenggu dari segala perjanjian dengan negara-negara penjajah semu yang tengah mengikat negri ini.

Tentu saja hal ini diawali dengan mengganti sistem yang saat ini diterapkan, membuang demokrasi yang sudah jelas rusak dengan sistem yang datang dari Allah SWT, dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah.


Ratna Fitriani Imanita
Jl. Setiabudhi, Bandung
mujahidah.kecil@gmail.com
082115067511

(wwn/wwn)