.webp)
Namun, jika diperhatikan dengan seksama, angka kemiskinan turun tipis 0,82 persen, dari 14,15 persen (32,53 juta) pada 2009 menjadi 12,49 persen (30,02 juta) per Maret 2011. Dengan garis kemiskinan (233.740 rupiah/orang/bulan), kita bisa mempertanyakan kualitas hidup seperti apa yang dijalani warga miskin?
Ada dua hal serius yang perlu diwaspadai terkait kemiskinan. Pertama, walaupun persentasenya turun, persentase jumlah orang miskin di perdesaan justru meningkat, dari 63,35 persen pada 2009 jadi 64,23 persen pada 2010.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data-data ini menunjukkan setelah lebih dari 30 tahun pembangunan ekonomi ternyata kemiskinan tidak beranjak jauh dari desa. Pada 1976, jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai 44,2 juta (81,5 persen dari penduduk miskin). Kedua, masih banyaknya warga miskin di perdesaan menunjukkan ada yang salah dalam pembangunan perdesaan.
Diakui atau tidak, selama ini kebijakan ekonomi pemerintah cenderung memfasilitasi penduduk di perkotaan ketimbang warga desa. Pemerintah lebih mementingkan kegiatan di sektor industri/jasa daripada di sektor primer (pertanian) yang jadi gantungan hidup sebagian besar (43 persen) warga, terutama di perdesaan.
Data-data mutahir menunjukkan sebagian besar rumah tangga petani (73,4 persen) adalah petani padi/palawija. Ini menggambarkan dua hal sekaligus: sebagian besar petani miskin dan sebagian besar orang miskin itu petani.
Ini terjadi akibat kesalahan strategi industrialisasi. Bukannya membuat sejahtera, industrialisasi justru menyebabkan pemiskinan sektor pertanian. Industrialisasi justru menyakiti petani. Industrialisasi telah menciptakan dualisme ekonomi: ekonomi padat modal, teknologi, dan modern di perkotaan serta ekonomi tradisional padat tenaga kerja di perdesaan.
Absennya media kerja sama (keterkaitan) keduanya membuat kedua wilayah kian tertutup satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi dari industri perkotaan tidak menetes ke wilayah perdesaan sehingga kesenjangan pendapatan antara kedua wilayah cenderung terus melebar. Rasio pendapatan antara rumah tangga buruh tani dengan rumah tangga golongan atas di kota 1:6,47 pada 1975 menjadi 1:9,53 pada 1998, dan terus meningkat.
Kepastian Reshuffle
Uraian di atas sangat tepat dijadikan oleh Pak Beye sebagai bagian dari bahan bukti untuk me-reshuffle anggota kabinetnya yang memang cukup gemuk, disamping dugaan korupsi, perselingkuhan, kinerja yang tidak memuaskan, dan ada yang sakit, di jajaran menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Menurut rencana, pengumuman susunan baru KIB II hasil reshuffle akan Presiden SBY umumkan sebelum tanggal 20 Oktober 2011. Pengumuman resmi diyakini akan disampaikan di Jakarta, namun tanggal pastinya belum ada kepastian.
Tahapan perombakan KIB II memasuki tahap-tahap akhir. Urusan mengenai nama-nama menteri telah selesai, demikian pula dengan simulasinya. Segala sesuatunya berlangsung sesuai jadwal.
"Bagian tersulit dari proses ini telah kami lampaui. Tentang nama menteri, simulasi telah rampung, tinggal memilih dan menetapkan yang terbaik," ungkap Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, kepada wartawan, Minggu (9/10/2011).
Sejauh ini parpol anggota Setgab Koalisi yang merasa belum diajak membicarakan reshuffle kabinet oleh Presiden SBY, hanya PKS. Maka dari itu PKS yakin tidak ada kadernya yang duduk dalam KIB II yang akan terkena reshuffle.
Sedangkan PKB, PPP, Golkar, PD dan PAN, secara implisit mengaku telah diajak membicarakan masalah reshuffle oleh Presiden SBY. Semuanya sepakat memasrahkan urusan perombakan kabinet kepada Presiden SBY selaku Kepala Pemerintahan dan memastikan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apa saja.
Wajah Baru, Harapan Baru
Kecuali, yang diisukan akan digeser, banyak orang sepertinya gembira dengan kabar ini. Seolah ini menjadi solusi atas keadaan Indonesia sekarang. Indonesia dipandang masih jauh dari efektif sebagai negara.
Lihat saja, adanya komunitas kumuh di radius dua km dari Istana Presiden atau persiapan SEA Games 2011 yang mungkin belum akan benar-benar tuntas saat upacara pembukaan digelar. Itu sebagian potret ketidakefektifan nyata yang semestinya tak ada lagi pada zaman sekarang.
"Semestinya, presiden memang mencari pembantu yang profesional." Ungkapan semacam ini paling banyak terdengar. Seolah ketidakmampuan para menteri pembantu presiden merupakan masalah utama negara ini, bukan hal lain yang lebih serius. Misalnya, seperti praktik 'politik uang' atau 'birokrasi yang berkarat'. Dengan digantinya menteri, masalah dianggap cepat teratasi.
Padahal, bisa jadi masalahnya lebih serius lagi, seperti kualitas manajerial kepemimpinan nasional dan mental korup kita sendiri sebagai masyarakat. Indikasi ke arah itu bukan tidak ada. Bila itu masalahnya, mengganti menteri tidak akan banyak berarti. Bahkan, dapat membuat kita sendiri menjadi rancu tentang apa sebenarnya persoalan Indonesia.
Menggeser menteri agar menangani pekerjaan baru yang bahkan memunculkan wajah baru menteri, jelas punya sisi baik. Pekerjaan baru atau wajah baru selalu membawa semangat baru.
Sedangkan, semangat baru akan membawa harapan baru. Wajah-wajah baru akan dapat memandang persoalan kementeriannya dari 'luar kotak'. Itu efektif untuk mengurai masalah menahun yang membelit bangsa. Maka, dari sisi ini, rencana Presiden SBY merombak kabinet akan membawa kesegaran.
Dalam hidup, menyegarkan diri sungguh penting, walau hanya untuk mendapat kesegaran sesaat. Yang lebih penting lagi adalah mengatasi persoalan paling dasar bangsa yang selama ini justru kurang tersentuh, yakni masalah moral yang dewasa ini terasa berantakan. Moral dalam pengertian bernuansa spiritualitas. Juga, moral dalam pengertian etos, sebagai fondasi dari profesionalitas.
Jujur, Tulus, Bersahaja
Jujur-tulus-bersahaja, itu kata kunci moral dalam pengertian spiritualitas. Ketiganya makin jauh dari keseharian kita, bangsa tercinta ini. Itu adalah fondasi kebaikan. Hanya dengan fondasi itu, kebaikan akan dapat diwujudkan di dalam birokrasi, di lingkup politik, di kancah penegakan hukum, dan berbagai aspek kemasyarakatan. Fondasi itu saat ini begitu rapuh.
Makin sedikit di antara kita yang jujur, tulus, serta bersahaja.
'Kompeten-profesional-berdaya saing', itu tiga kata kunci moral dalam kaitannya dengan etos. Ketiganya adalah sayap yang membuat bangsa ini dapat terbang tinggi sebagai bangsa bermartabat di kancah per adaban dunia.
Namun, kompetensi, profesionalitas, serta daya saing bangsa ini tak juga ditumbuhkan dengan sungguh-sungguh. Kita cenderung menganggap 'persetan' dengan ketiganya karena asyik dengan kepentingan pragmatis uang dan kekuasaan walaupun dengan jalan haram.
Kabar perombakan kabinet membuat kita becermin lagi. Kita sebagai bangsa sudah tidak jujur, tulus, dan bersahaja. Namun, juga tidak cukup kompeten, profesional, dan berdaya saing. Bila terus seperti ini, akan menjadi bangsa macam apa kita di masa depan? Reshuffle kabinet mungkin menyegar kan. Namun, reshuffle moral lah yang benar-benar perlu dan lebih utama.
Bila moralitas diacuhkan, maka akan percuma saja reshuffle cabinet itu dilakukan, Sebab, lakon-lakon yang akan dipentaskan bisa dipastikan tidak akan jauh beda atau malah lebih gila dari yang sebelum-sebelumnya. Hanya pelakonnya saja yang berganti.
*Penulis adalah peminat kajian social keagamaan, mantan pengurus pusat IMAPA (ikatan mahasiswa dan pemuda Aceh) Jakarta
Ahmad Arif
Jl. Tuan Dipakeh II, No. 1 Jaya Baru, Banda Aceh
banta_lw2@yahoo.com
081360295521
(wwn/wwn)
