.webp)
Sudah ada 1.400 orang lebih yang ditangkap. Termasuk dua putri mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Nurul Izza dan Nurul Hana, serta pimpinan Partai PAS (Partai Islam Se-Malaysia), Mohammad Sabu. Anwar malah mengalami luka-luka di kepala dan lutut.
Sikap represif kepolisian Diraja Malaysia ini mendapatkan kecaman keras dari dunia Barat, karena melakukan aksi kekerasan dalam menanggulangi demokrasi massa dan jelas-jelas melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Padahal, demontrasi massa masih dalam batas-batas wajar sebagai aksi protes terhadap amburadulnya jumlah pemilih dan tuntutan untuk menyelenggarakan pemilu bersih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atmosfir politik yang tertutup ini yang memicu para pemimpin oposisi mengorganisir demontrasi massa antipemerintah. Rezim yang berkuasa sudah terlalu lama berkuasa, sehingga berpotensi melahirkan sistem dan kultural politik yang koruptif. UMNO (Unite Malays National Organization), partai yang berkuasa sejak 1958 sampai sekarang, selalu memenangkan pemilu ke pemilu.
Dalam rentang waktu 53 tahun, Malaysia dibawa kekuasaan partai yang alergi terhadap kritik dan selalu mematikan tokoh dan kekuatan oposisi dengan rekayasa politik yang jahat.
Rupanya, tokoh oposisi dan kekuatan oposisi diilhami oleh gerakan people powers ala Tunisia, Mesir, dan negera-negara Timur Tengah yang lain, yang berhasil mengganti rezim penguasa yang sudah puluhan tahun berkuasa.
Sangat terlihat, issu pemilu bersih itu alat untuk mendelegitimasi pemerintahan yang berkuasa, dan bila memungkinkan akan dimakzulkan dari kursi kekuasaannya.
Sayangnya, kelompok-kelompok prodemokrasi sangat lemah dan negara menerapkan "tangan besi" dalam membasmi gerakan-gerakan antipemerintah. Dalam segala hal, mereka sangat lemah. Media tak punya, jaringan luar negeri terbatas, emosi massa belum terbangun, pendanaan terbatas, dan anak muda serta kelas menengahnya cenderung apatis politis terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan yang korup, lalim dan kejam.
Tuntutan pemilu bersih memang merupakan entry point bagi reformasi pemilu. Selama ini, pemilu sekadar rutinitas kekuasaan untuk melegitimasi pemerintahan yang berkuasa. Tudingan adanya kecurangan dan pelanggaran tak membuat penyelenggaraan pemilu di Malaysia lebih baik dan bermutu. Alih-alih, diperbaiki, malahan dengan segala cara dipertahankan untuk menjamin status quo tetap berjaya dan selalu menjadi pemenang pemilu.
Kekuatan status quo begitu sangat dominan karena rezim yang berkuasa "membungkam" media massa, dan "mematikan" suara kritis dari kekuatan reformis. Sehingga dengan demikian, tanpa didukung dengan kebijakan liberalisasi media massa, dan liberalisasi politik masyarakat, nasib demokrasi di Malaysia selamanya suram tak bermasa depan.
Ditambah kondisi Malaysia yang secara kultural dan struktural gagal menyemai nilai-nilai demokrasi yang dasariah. Masyarakat Malaysia justru masih berjibaku dengan budaya dan pranata nilai monarkhi. 11 pilar demokrasi bagi rezim pemerintahan demokratis masih belum terpenuhi.
I Melvin Urofsky menyebutkan pilar tersebut di antaranya: hak rakyat untuk tahu, peran pers yang bebas, adanya kekuatan oposisi, pembuatan perundang-undangan yang terbuka bagi rakyat, pengadilan yang independen, pembatasan kekuasaan terhadap eksekutif, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, adanya pembagian kekuasaan, dan kontrol sipil atas militer.
Jadi, pendapat Urofsky di atas bisa dijadikan parameter dari indeks demokrasi Malaysia yang jauh dibawa Indonesia sekalipun. Malaysia masih baru mengeja demokrasi, sementara Indonesia sudah mahir membaca demokrasi. Bahwa, dalam konteks comparative politics, Malaysia harus belajar dalam membangun demokrasi ke Indonesia.
Sementara, Indonesia pun juga harus belajar dalam membangun ekenomi ke Malaysia. Dua negeri serumpun ini membangun hubungan resiprokal-kritis dalam membangun negeri masing-masing.
Kekuatan prodemokrasi Malaysia boleh dibilang terlambat dalam melakukan demokratisasi. Akibat, gelombang demokratisasi baru menimpa Malaysia, di saat negeri tetangganya seperti Indonesia, Filipina dan Thailand telah lebih dulu melewati transisi demokrasi.
Gelombang demokratisasi bila salah kelola, bisa menimbulkan instabilitas politik yang mengundang intervensi asing, dan konflik horisontal yang berbau SARA.
Memang, Malaysia tak mungkin akan mengalami nasib seperti Afghanistan, Irak, Tunisia, Mesir, Yaman, Yordania, Libia dan lain sebagainya, yang tak mampu mengelola transisi demokrasinya sendiri. Negara-negara lain secara terbuka dan sembunyi ikut mengintervensi pembentukan pemerintahan demokratis dari hasil pemilu demokratis di negara-negara tersebut.
Malaysia memiliki dukungan politik dari Inggris sebagai negeri persemakmuran dari koloni Inggris Raya. Hubungan ini justru membuka peluang terbuka bagi intervensi asing dalam melakukan transisi demokrasi di Malaysia. Anasir-anasir kekuatan negara Ratu Elizabeth tersebut, barangtentu masih ada di Malaysia.
Tinggal kelompok-kelompok yang bertarung di Malaysia dengan cerdik dan lihai memainkan kekuatan asing untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Malaysia benar-benar, negara yang masih mengeja demokrasi.
*Moch Eksan, Penulis Buku Fiqih Pemilu Menyemai Nilai Agama dan Demokrasi di Indonesia, dan Mantan Anggota KPU Kabupaten Jember.
Moch Eksan
Jl Jumat 68 Mangli Jember
moch.eksan11@yahoo.com
081358226632
(wwn/wwn)
