Irak 2.0

Jakarta - Setelah episode himbauan, peringatan hingga ancaman selama kurang lebih dua minggu, koalisi internasional yang dipelopori oleh AS dan Eropa akhirnya benar-benar menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi aksi brutal Moammar Gaddafi yang membantai rakyatnya sendiri. Berbekal Resolusi DK PBB No. 1973 mengenai zona larangan terbang bagi Libya, AS dan sekutunya melancarkan serangan udara untuk menggempur kekuatan militer rezim Gaddafi di Tripoli, Benghazi dan kota-kota lain di Libya.

Secara eksplisit, alasan intervensi militer ke Libya cukup jelas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon dengan menyitir prinsip Responsibility to Protect (Tanggung Jawab untuk Melindungi) dunia internasional tentang pencegahan genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis dan kejahatan kemanusiaan (Reuters, 19/3). Inilah intervensi militer pertama dunia internasional dalam rangkaian tsunami demokratisasi di Maghribi dan Timur Tengah.

Intervensi militer ini tentu saja bukan tanpa kontroversi sama sekali. China dan Rusia sejak awal abstain dalam proses lahirnya resolusi dan menyesalkan serangan udara pasukan koalisi yang dinilai salah memahami makna "larangan terbang" dalam no-fly zone.

Meskipun demikian, kubu oposisi Libya lega atas intervensi militer tersebut mengingat posisi mereka telah terjepit di Benghazi dan beberapa kota lainnya. AS dan koalisi Eropa sendiri menyatakan hanya "membuka jalan" bagi para pemberontak Libya dan tak bermaksud untuk mengerahkan pasukan darat sebagaimana yang terjadi di Irak dan Afganistan. Dibandingkan dengan intervensi NATO di Bosnia atau invasi AS ke Irak dan Afganistan, pengerahan kekuatan militer ini bisa disebut sebagai intervensi setengah hati.

Intervensi setengah hati ini tentu saja mengandung banyak resiko. Moammar Gaddafi dikenal sebagai sosok yang keras kepala. Ia bukanlah sosok yang mudah digertak dan ditakut-takuti. Berbagai aksi "gila" yang menunjukkan perangai abnormal pernah ia lakukan, baik dengan cara teror maupun di depan panggung diplomasi.

Peristiwa pembajakan pesawat di Lockerbie dan penyobekan Piagam PBB di rapat Majelis Umum PBB adalah dua diantaranya. Intervensi koalisi AS dan Eropa bisa jadi hanya akan memicu Gaddafi untuk lebih frontal melakukan serangan untuk membinasakan kelompok oposisi yang jelas tak memiliki kekuatan militer yang sepadan dengan rezim pemerintah.

Bila Gaddafi melakukan retaliasi atas intervensi internasional, tentu saja yang ia sasar pertama tetaplah kelompok oposisi, bukan pasukan internasional. Serangan udara koalisi internasional disebut oleh Guru Besar Hubungan Internasional Harvard Stephen M. Walt (Foreign Policy, 18/3) juga dapat membahayakan warga sipil yang tak terlib at, karena insiden salah sasaran kerap terjadi. Artinya, masyarakat sipil terjepit diantara kekuatan rezim dan koalisi internasional.

Pada tahun 1999, pasukan NATO pernah membombardir Serbia dalam Perang Kosovo. Serangan NATO tersebut diharapkan dapat memukul mundur Serbia dari Kosovo. Alih-alih mundur, Presiden Slobodan Milosevic justru semakin menjadi sehingga intervensi total pun terjadi. Gaddafi dan Milosevic memiliki persamaan, terutama mengenai pandangan ultra-nasionalisme dan sifat keras kepala yang mereka miliki.

Mau tidak mau, niscaya intervensi total akan dilakukan di Libya bila Gaddafi tetap menolak lengser pasca serangan udara koalisi internasional. Kekuatan militer Libya tentu saja tak sebanding dengan kekuatan militer koalisi internasional. Perang asimetris antara AS melawan Irak mengingatkan kita akan hal ini. Seperti halnya Irak, bila intervensi total pasukan koalisi internasional dilakukan maka rezim Gaddafi akan bernasib sama dengan rezim Saddam Hussein: tumbang dalam hitungan minggu.

Apalagi kini AS tidak sendiri, tapi bersama kekuatan negara-negara NATO. Akan tetapi perang yang sesungguh nya justru baru dimulai ketika rezim berhasil ditumbangkan. Ya, sebuah perang saudara. Perang yang bahkan sampai saat ini masih berkobar di Irak, ekses yang luput dari hitung-hitungan para analis militer di Washington ketika menelurkan ide invasi ke Irak tahun 2003.

Ancaman perang saudara ini bukanlah sekedar mengada-ada. Di Irak, konflik yang melibatkan suku Kurdi, kelompok Sunni dan kelompok Syiah masih berkecamuk hingga saat ini, 8 tahun setelah invasi AS ke Irak. Libya terdiri dari berbagai suku yang memiliki sejarah pertikaian berdarah seperti di Irak. Sebagai pemimpin yang berasal dari suku Qadhaththa, Gaddafi tentu saja mendapatkan loyalitas dan dukungan penuh dari suku tersebut.

Selama masa kepemimpinan Gaddafi, berbagai posisi penting di pemerintahan diberikan kepada para loyalis dari suku ini sehingga kesetiaan mereka kepada Gaddafi tak perlu diragukan lagi. Menggusur Gaddafi dari tampuk kepemimpinan dengan intervensi militer internasional bisa memicu amarah suku tersebut. Perang saudara adalah ancaman nyata bila intervensi internasional gagal dalam menavigasikan kapal demokratisasi Libya kearah yang tepat. Libya bisa menjadi Irak 2.0, versi terbaru dari krisis ala Irak pasca tumbangnya rezim penguasa. Mengganti rezim brutal Ga ddafi dengan sebuah perang saudara jelas bukanlah sebuah opsi. Semoga ini tidak terjadi.

Bukan bermaksud menafikan peran intervensi internasional dalam upaya revolusi di Libya, akan tetapi sejarah mencatat bahwa gerakan-gerakan revolusi yang paling berhasil dan fenomenal di dunia justru tidak melibatkan campur tangan asing sama sekali. Gerakan Ahimsa Mahatma Gandhi di India, gerakan anti-apartheid Nelson Mandela di Afsel, hingga gerakan Solidaritas yang dipelopori oleh Lech Walesa di Polandia adalah beberapa contoh gerakan revolusioner yang paling cemerlang di masa lalu. Tunisia dan Mesir adalah contoh yang kontemporer. Lantas, benarkah satu-satunya cara meruntuhkan tahta Gaddafi adalah dengan intervensi militer?

*Penulis adalah pemerhati politik luar negeri. Alumnus Sastra Inggris Unnes dan Master Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro.

Hernawan Bagaskoro Abid
Rinenggo Sari 1, Kendal
hernawanabid@yahoo.co.id
085641024466

(wwn/wwn)