.webp)
Paradoks SBY
Pertemuan Abu Rizal Bakrie dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Selasa (8/3) sore, menjawab simpang siur dan teka-teki nasib koalisi (Sekretariat Gabungan). Setidaknya bisa dipastikan jika Golkar tetap di koalisi, sebagaimana prediksi banyak pengamat. Keterangan Ical (Sapaan Abu Rizal Bakrie), bahwa dari hasil pertemuannya dengan SBY, dibangun kesepakatan untuk tetap bersama hingga tiga tahun kedepan (DetikNews.com).
Selain itu, dalam rapat terbatas beberapa hari lalu (10/3), berulang kali SBY mengeluarkan statement untuk tidak melakukan reshuffle. Tidak ingin dipaksa oleh berbagai komentar dan talk show di tivi-tivi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, statement ini bisa berarti ganda yang paradoks. Bahwa SBY telah gagal dan berputus asa melobi ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri untuk berkoalisi. Artinya ancaman evaluasi yang secara tersirat disampaikan SBY pada Selasa (1/3) yang lalu tidak tegas. Paradoks kan?
SBY dikenal sebagai pemimpin yang suka bermain aman, dan ingin kepastian stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinannya tetap terjaga. Maka adalah wajar, jika penolakan PDIP menghilangkan nyali untuk mendongkel Golkar dari kabinet.
Walau sebenarnya, koalisi minus Golkar tetap unggul di parlemen (gabungan suara PD, PKS, PPP, PAN, PKB sebesar 56,6 persen). Namun akan sangat beresiko jika Golkar dikeluarkan sementara tidak ada yang menggantikan dengan persentase suara yang setara.
Sekali lagi, bahwa SBY telah mengkalkulasi kerugian dan ancaman pemerintahan tanpa Golkar (atau tanpa Golkar dan tidak diganti oleh PDIP). Dengan keputusan dipertahankannya Golkar, PDIP sebagai pion penentu keputusan SBY tersebut, secara tidak langsung mendapatkan "berkah".
Pertama, setidaknya, Golkar yang terlanjur mengeluarkan statement keras siap beroposisi semakin kelihatan inkonsistensi dan sikap oportunismenya.
Kedua, PDIP berhasil memperlihatkan kelemahan yang bisa mendelegitimasi integritas leadership SBY yang menganga lebar, antara pidato yang disampaikan satu pekan sebelumnya (1/3), dengan keputusan dari hasil pertemua SBY-Ical dan mukaddimahnya di depan rapat kabinet terbatas (10/3). Terbukti bahwa ancaman reshuffle hanyalah gertak sambal.
Ketiga, menjadi bukti bahwa bisingnya bisikan elite-elite Partai Demokrat tidak diseriusi oleh SBY. Dan hal ini rentan menimbulkan demoralisasi -meminjam istilah Burhanudin Muhtadi- terhadap politisi PD. Bahwa nampak jurang disparitas pandangan antara politisi PD dengan Ketua Dewan Pembinanya.
Keempat, akan memunculkan benih demotivasi dan pembangkangan dari anggota koalisi yang lain, bahwa peran oposisi Golkar di dalam koalisi tidak mendapakan punishment. Kelima, PDIP berhasil membuka belang inkonsistensi Gerindra yang telah tergoda oleh tawaran menteri.
Keenam, dan merupakan faktor paling penting karena bisa meningkatkan kepercayaan publik dan berbanding lurus dengan elektabilitas PDIP, adalah sikap konsistensi mereka memperkuat posisi dan branding sebagai partai ideologis.
Hingga saat ini, praktis dari keseluruhan anggota koalisi, tinggal PKS yang belum menentu nasibnya. Akankah "diampuni" layaknya Golkar, dikurang jatah menterinya atau justru didongkel dari kabinet (koalisi). Namun membaca kembali sejarah kebersamaan SBY-PKS sejak 2004, nampak sangat sulit bagi SBY untuk sama sekali menghabisi riwayat PKS di koalisi.
Ada beberapa pertimbangan, pertama, PKS menjadi partai yang pertama kali mengusung SBY sebagai Capres di tahun 2009 dan mengeluarkan banyak sumber daya baik modal maupun manusia. Untuk itu ada moral presseure (tekanan moral) bagi SBY untuk tidak tega mengeluarkan PKS dari koalisi.
Kedua, jika PKS di keluarkan dari koalisi, maka PKS tercitrakan sebagai partai yang terdzalimi, dan menguntungkan bagi elektabilitas PKS sehingga bisa menarik suara para pendukung SBY pada pilpres yang lalu dan mengempiskan PD pada 2014 mendatang. Ketiga, jika PKS menjadi oposisi maka gerakan massa akan kembali marak dan pastinya mengganggu kinerja pemerintahan SBY 3,5 tahun ke depan. Bukankah massa PKS dikenal paling solid?
Untuk Siapa?
Dari beberapa skenario di atas, maka pada dasarnya SBY kembali menanam duri di dalam daging pemerintahannya. Bahwa pengalaman dan pukulan telak pembangkangan Golkar-PKS dua kali (Angket Bank Century dan usulan angket mafia pajak), bukan tidak mungkin menjadi terulang. Dan selamanya, irama pemerintahan SBY-Budiono seperti itu, hingga ujung usianya pada 2014 mendatang.
Pandangan ini didasarkan pada beberapa sebab. Bahwa pemerintahan yang dibangun di atas keberagaman kepentingan dan ideology yang tidak padu, akan terus terfriksi. Apa lagi terhadap Golkar dan PKS, telah ada tembok emosional dengan PD sebagai pendukung utama SBY-Budiono.
Teriakan keras politisi PD terhadap Golkar dan PKS selama angket Century dan proses usulan angket mafia pajak serta beberapa kasus lainnya, cukup membuat inferior para politisi PD. Bahwa mereka "tidak dianggap" lagi, walau merupakan pendukung paling loyal dan mati-matian menyokong pemerintahan.
Seandainya saja kedepan, Gerindra yang sudah terang-terangan siap masuk koalisi, ditarik masuk kabinet, maka warna koalisi semakin absurd. Dan di dalam dunia politik tidak ada yang pasti semua bisa terjadi dan berubah dalam hitungan detik. Akhirnya gado-gado ideology (jika masih ada yang ideologis) dan warna-warni kepentingan akan berbenturan satu sama lain.
Momentum 2014 yang semakin dekat, tentunya membuat partai politik untuk lebih focus pada agenda pribadinya. Sejauh ini, telah ada beberapa partai (selain PD) di koalisi yang menyatakan mengajukan kader sebagai capres, diantaranya, Golkar, PKS dan PKB. Ini adalah bom waktu yang mengancam keretakan pemerintahan.
SBY-Budiono akan sibuk mengurusi dapur kekuasaan dan durasi untuk kepentingan rakyat akan terkuras. Stabilitas pemerintahan bagi SBY -yang ingin khusnul khatimah (mengakhiri jabatan dengan baik karena tidak bisa lagi maju sebagai Capres)- tentu menjadi prioritas SBY. Akhirnya publik sulit membedakan, politik untuk kepentingan rakyat atau penguasa. Nahas!
The Age - Bom
Seiring dengan meredupnya sikap SBY serta menurunnya tensi tekanan dari internal Demokrat terhadap desakan reshuffle, Jum’at (11/3) kemarin, headline dua media ternama Asutralia, The Sydney Morning Herald, Tha Age mengangetkan dan menjadi sorotan publik.
Berbekal bocoran dari WikiLeaks, dua media tersebut menurunkan headline bahwa SBY melakukan "abused of power". Kontan, SBY dan orang-orang disekitarnya merasa terusik dan berekasi. Bahkan sebuah kelompok mengatasnamakan Serikat Pengacara Rakyat melakukan class action, gugatan terhadap dua media tersebut.
Bersamaan dengan gugatan itu, ditemukan paket bom di tiga titik berbeda. Salah satunya di kantor Radio 68H, Komunitas Utan Kayu Jakarta. Di tempat Ulil Absor Abdalla, pimpinan JIL yang juga ketua DPP Demokrat yang selama ini sangat keras mengeritik PKS dan Golkar, sebuah paket bom berisi buku dan dikirim atas nama Ulil meledak.
Dari wawancara sejumlah media, Ulil bersuara keras, bahwa ledakan tersebut sarat dengan muatan politik, politic assasination. Sejumlah dugaan mencuat, bawa ada yang sengaja melakukan teror terhadap politisi Demokrat tersebut akibat sikap kerasnya terhadap PKS dan Golkar.
Spekulasi lain yang muncul, bom tersebut hanya rekayasa untuk menyelamatkan Istana dan Demokrat ditengah tekanan dan sorotan publik pasca kegagalan angket pajak. Bahasa populisnya, pengalihan issue. Ada juga yang menduga, kejadian tersebut hanya cara "ekstrim" untuk memasarkan buku yang dipacking sepaket dengan bom tersebut.
Semua rangkaian kejadian di atas, sudah barang tentu merugikan rakyat. Bahwa seret arus politik, random triangle (segitiga acak) antara reshuffle, The Age dan ledakan bom, mengalihkan konsentrasi rakyat dan media mengawasi kinerja pemerintah melaksanakan madatnya.
Jusman Dalle
Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar
jusmandalle@rocketmail.com
(0411) 2018695
*Penulis adalah Analis Society Research And Humanity Development (SERUM) Institute dan Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar
(wwn/wwn)
