.webp)
Dengan kata lain Indonesia tengah menjadi primadona dana asing sehingga capital inflow tak terelakkan. Roland S Haas, Director PT HB Capital Indonesia melakukan kalkulasi bahwa sampai akhir tahun diperkirakan jumlah dana asing masuk (capital inflows) mencapai 6 miliar dollar AS. Fenomena derasnya modal asing masuk telah memaksa Bank Indonesia untuk melakukan langkah stabilisasi dan sterilisasi nilai tukar terhadap Dolar AS.
Langkah ini tampaknya sesuai dengan alasan Bank Indonesia didirikan yakni untuk menjaga stabilitas internal yakni inflasi dan eksternal yakni nilai tukar rupiah. Memang, stabilitas saat ini menjadi barang mahal dikarenakan ia secara
teoritis sebagai prasyarat dalam menjaga daya saing ekspor dan mencegah maraknya aksi spekulasi di pasar valas.
Berdasarkan data International Financial Report yang dirilis baru-baru ini ditemukan sebuah fakta bahwa selama periode 27 September - 5 Oktober 2010 Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menggelontorkan dana sebesar 23,2 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 206,48 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 8,900 per Dolar.
Dengan kata lain dalam sepekan BI telah mengeluarkan Rp 26,26 triliun. Namun demikian anehnya Gubernur BI, Darmin Nasution dengan santai mengatakan bahwa hal itu adalah sudah biasa dan lumrah dalam upaya menjaga stabilitas.
Ada Apa Sebenarnya dengan Rupiah?
Kejadian excessive capital inflow bukan perkara yang baru. Di Argentina sebagai contoh pada tahun 1994 terjadi capital inflow karena suku bunga surat utang pemerintah (bond) mencapai 10,6% per tahun dibandingkan suku bunga surat utang pemerintah AS yang hanya mencapai 4,5%. Hal tersebut akhirnya memberikan dampak berupa stagnasi pada ekspor dan negatifnya neraca berjalan.
Bahkan, Meksiko menderita krisis yang sering juga disebut krisis generasi kedua karena krisis ini terjadi di tengah fundamental ekonomi yang kuat. Namun, karena neraca berjalan yang terus negatif maka berimplikasi pada ketidakmampuan negara dalam pembiayaan ekonomi domestik sehingga menurunkan kredibitas dan integritas negara dalam menopang keberlanjutan ekonomi Meksiko.
Hal ini kemudian mendorong palarian modal besar-besaran yang pada akhirnya menyisakan krisis ekonomi yang memaksa Meksiko untuk melakukan transformasi dan restrukturisasi ekonomi di bawah arahan IMF. Dengan kasus Indonesia saat ini bukan tidak mungkin akan memukul balik ekonomi menuju gerbang krisis.
Secara teoritis dalam sistem ekonomi global yang semakin terintegrasi sumber daya ekonomi secara cepat dan mudah akan berpindah menuju tempat dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Secara umum negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi pasar yang menarik dikarenakan penawaran suku bunga yang tinggi. Suku bunga tinggi secara ekonomi diperlukan dalam upaya memperbesar dana investasi.
Hal ini diperlukan karena ketidakcukupan dana domestik dalam pembangunan ekonomi. Apalagi dalam teorinya Robert Mundell mempostulasikan bahwa mobilitas modal adalah sempurna dan suku bunga domestik sama dengan suku bunga internasional di mana semakin memperkuat bahwa globalisasi dan integrasi perekonomian telah membuka kesempatan kenyataan bahwa stabilitas domestik mustahil terbentuk bilamana stabilitas global mengalami tren negatif. Dengan demikian kebijakan moneter menjadi pintu masuk bagi dana asing dengan meninggikan spread suku bunga antara dua negara (discount policy windows).
Capital Inflow Berbahayakah?
Hakikatnya keberadaan capital inflow tidaklah berbahaya dengan asumsi bahwa (1) ia hanya bersifat temporer, dan (2) kebijakan pemerintah mampu mengelola dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Diakui atau tidak capital inflow sebenarnya merupakan sinyal yang menunjukkan dua kenyataan yaitu ( fundamental ekonomi negara yang cenderung menguat, dan (2) tingkat pengembalian hasil investasi yang tinggi.
Sejatinya bila demikian justru keberadaaannya capital inflow adalah sebuah opportunity cost yang menguntungkan asalkan kebijakan moneter dan fiskal dapat konsisten dan sinergis. Kelemahan pemerintah yaitu otoritas fiskal dan moneter selama ini di Indonesia
khusunya adalah mereka hanyalah berkutat dan menghabiskan energi pada permasalahan cabang bukan pokok. Bayangkan saja. Bank Indonesia sebuah institusi kebijakan raksasa hanyalah berkubang pada satu tugas pokok yaitu menjaga stabilitas rupiah. Padahal, pada hakikatnya bank sentral di mana pun berada didirikan agar likuiditas perekonomian (akumulasi modal) dapat menunjang pembangunan ekonomi.
Di sisi lainnya kebijakan fiskal dirancang guna melengkapi dan memperkuat eksistensi kebijakan moneter yakni dengan memberikan suatu kondisi ekonomi yang memungkinkan likuiditas ekonomi terserap ke dalam sector riil. Baik dengan kebijakan perpajakan atau pun pengeluaran pemerintah.
Bukankah kedua kebijakan tersebut esensinya harus bermuara pada sektor riil? Dan, bukankah capital inflow tersebut pada akhirnya juga demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Dengan demikian capital inflow tidak berbahaya selama kebijakan moneter dan fiskal mampu mengakomodasi dan mentransmisikan aliran dana yang akhirnya memungkinkan sektor rill untuk bergerak dan berkembang serta memungkinkan denyut perekonomian rakyat untuk berjalan.
Selama ini anggapan capital inflow berbahaya dikarenakan ia hanya dipergunakan laksana "dana sesaat" yang mampir tanpa meninggalkan bekas serta bersifat jangka pendek. Oleh karenanya sudah saatnya negara ini berpikir secara integratif dan komprehensif dengan tidak hanya melihat perbaikan daya saing dengan indikator nilai tukar dan inflasi karena bila meminjam indikator kesejahteraan Imam Al Ghazali bahwa perbaikan nasib manusia itu pada hakekatnya haruslah mengacu pada "Maqasid Al Shariah".
Yakni suatu kondisi di mana faktor agama, pribadi, intelektual, keluarga, dan harta adalah menjadi satu kesatuan yang perlu dilindungi serta diperhatikan dalam konteks kebijakan. Terutama terkait peningkatan taraf hidup dan kehidupan. Demikian, Maslahah atau Kepentingan Publik menjadi suatu komoditas yang menjadi pertimbangan utama dalam mengoptimalkan capital inflow yang mengalir ke perekonomian domestik.
Lalu Bagaimana?
Sebenarnya ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah. Dalam hal ini adalah otoritas fiskal dan moneter dalam rangka mengelola capital inflow, yakni:
Pertama, dengan meningkatkan perdagangan international berbasis ekspor. Dengan pendekatan ini, sektor permintaan akan barang dalam negeri kita tingkatkan di pasar internasional. Mengacu pada konsep transmisi kebijakan moneter dengan jalur nilai tukar.
Pada awalnya nilai tukar rupiah memang menguat karena gempuran dana asing yang kemudian dengan asumsi kebijakan pemerintah mampu mengelola dana itu menjadi aset produktif sehingga memutar roda ekonomi riil yang akhirnya dapat mendorong produksi barang berorientasi ekspor. Dengan peningkatan ekspor maka trade balance diharapkan positif dan mampu meningkatkan cadangan devisa dan tabungan domestik Indonesia.
Peningkatan cadangan devisa dan tabungan dengan otomatis akan menurunkan tingkat bunga domestik dan keseimbangan nilai tukar akan menggerakkan rupiah untuk terdepresiasi kembali. Dengan asumsi pemerintah berhasil menetapkan kebijakan kontrol jangka panjang terhadap dana asing maka pelemahan Rupiah dan turunnya suku bunga tidak dengan mudah untuk mendorong aliran dana keluar (capital outflow).
Kedua, memperbesar tabungan domestik Indonesia. Secara teoritis hobi berhutang bangsa ini dikarenakan besar pasak daripada tiang serta tidak ada upaya untuk memperbesar jumlah penerimaan negara. Jika ditelusuri sumber penerimaan negara berasal dari pajak, ekspor, percetakan uang, dan hutang. Sayangnya, pajak dan ekspor bukanlah hobi pemerintah melainkan dua sisanya yang lebih dipriotaskan. Dan, oleh karenanya, pemerintah lebih suka bermain dengan kebijakan moneter, berupa kenaikan atau penurunan suku bunga, dan depresiasi Rupiah, dan inflasi dalam kebijakan sehari-hari.
Sudah saatnya bangsa ini memikirkan investasi jangka panjang dengan sumber daya yang melimpah dengan harapan dalam jangka panjang akan menjadi sumber penerimaan dan memperbesar pundi-pundi penerimaan kas negara.
Kesimpulan
Ongkos penjagaan Rupiah Indonesia sungguh mahal dan besar. Biaya stabilitas harus dibayar dengan miliaran Rupiah dan sayangnya hal itu kurang memberikan stimulasi bagi perekonomian domestik untuk berkembang signifikan. Dana masuk asing yang terus membesar menyimpan sinyal akan menggembungnya likuiditas ekonomi nasional yang sayangnya belum dapat dikelola dengan baik dalam rangka mendorong laju perekonomian nasional.
Nampaknya, peningkatan perdagangan atau aktivitas sektor rill dan peningkatan tabungan nasional mutlak menjadi prioritas negara. Dengan harapan dapat mengurangi ekses-ekses negatif dan economic bubble yang sewaktu-waktu dapat
mengantarkan bangsa ini kembali kepada era krisis ekonomi berikut permasalahan-permasalahan sosial lainnya
Dimas Bagus Wiranata Kusuma
Candidat Master of Economics International Islamic University Malaysia (IIUM), Selangor, Kuala Lumpur.
Pengamat Ekonomi dan Executive Director Institute of Economic and Political Studies for New Indonesia Development (INSTEAD).
dimas_economist@yahoo.com
+60-1690-26445
(msh/msh)
