.webp)
FAO-UN (2009) mencatat jumlah kasus kekurangan pangan dan kelaparan sepanjang tahun 2009 paling tinggi sejak tahun 1970-an. Diperkirakan setidaknya 1,02 miliar jiwa dari seluruh dunia mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. Kondisi yang paling parah terjadi di negara-negara Afrika dan Asia Selatan.
Pada awal tahun 2010 ini pun masih dibayangi persoalan yang sama. Kegagalan panen akibat kemarau panjang dan banjir menjadi agenda tahunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masyarakat dunia menumpukan harapan besar akan hasil Food Security Summit. Namun, akhirnya kita menerima kabar sangat mengecewakan. Para pemimpin delegasi gagal merumuskan kesepakatan dan komitmen dalam bentuk bantuan dana. Baik dari negara-negara maju maupun lembaga internasional.
Usulan bantuan dana internasional sebesar 44 miliar US$ per tahun bagi berbagai investasi pertanian gagal disepakati. Banyak pihak menyesalkan atas kegagalan membangun komitmen pemimpin negara maju. Di satu sisi jutaan jiwa sedang kelaparan di sisi lain banyak negara membelanjakan dana yang besar untuk kebutuhan peperangan. Kelesuan ekonomi dunia juga melemahkan komitmen negara maju terkait krisis pangan.
Pelajaran Berharga
Pesan kuat dan pelajaran berharga yang bisa diambil para pemimpin negara berkembang adalah membangun komitmen dan upaya yang mendasar di masing-masing negaranya untuk menggalang investasi pertanian yang memadai. Mengharapkan sepenuhnya pada itikad baik negara maju telah terbukti bukan jalan keluar yang bisa diharapkan.
Ketahanan pangan dunia di masa mendatang akan menjadi salah satu isu yang terpenting yang harus mendapatkan perhatian dari setiap pemimpin negara dan komponen bangsa. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan persoalan pangan dunia semakin rumit: yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat, kegagalan produksi pangan karena dampak perubahan iklim global, dan terpinggirkannya kebijakan investasi pertanian. UN Population Fund (2009) memprediksi pada tahun 2050 akan ada tambahan sekitar 2,32 miliar jiwa yang tersebar di seluruh dunia yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya di bawah tekanan ancaman perubahan iklim yang semakin berat.
Dalam konteks Indonesia pada tahun 2025 saja diperkirakan jumlah penduduk akan mencapai 273 juta jiwa. Setidaknya membutuhkan pangan pokok-beras sebanyak 38 juta ton atau setara 72 juta ton gabah. Suatu jumlah sangat-sangat besar yang membutuhkan perhatian ekstra serius bagi semua pihak sejak saat ini.
Membangkitkan Pertanian Nasional
Dua tahun terakhir dilaporkan produksi beras nasional mencapai swasembada. Namun, pengalaman suram terkait dengan penyediaan pangan mestinya menjadikan komponen bangsa ini tetap waspada dan tidak puas atau terlena dengan pencapaian saat ini.
Terkait pembangunan pertanian nasional lebih khusus lagi produksi pertanian, selama ini perhatian lebih banyak diberikan pada proses di bagian hulu seperti akses sumber daya lahan, penyediaan berbagai sarana produksi, dan teknik produksi. Memang, pembangunan sektor hulu sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Namun, itu saja tidak akan cukup untuk menjawab isu kedaulatan pangan dan kemakmuran petani.
Kepemilikan lahan sudah sangat kecil, petani Indonesia termasuk dalam golongan petani gurem yang umumnya hanya mengelola lahan kurang dari 0,5 hektar. Bahkan, jutaan petani sebenarnya hanya buruh tani tanpa lahan (landless) yang menggantungkan hidupnya dari jasa buruh pertanian atau menyaka.
Dengan kepemilikan lahan yang sangat kecil peningkatan produksi saja tidak akan berdampak nyata bagi peningkatan pendapatan yang diterima petani. Apalagi kalau harga yang diterima tidak juga meningkat.
Perhatian yang serius terkait aspek hilir yaitu kebijakan harga yang layak masih sangat terbatas atau bahkan terabaikan. Nilai tukar petani dari tahun ke tahun dan antar wilayah juga menunjukkan tidak ada perbaikan yang cukup nyata. Selama ini ideologi penyediaan pangan kita adalah pangan murah. Idelogi pangan murah pada awalnya memang diterapkan di banyak negara terutama pada saat gencarnya tahap awal pembangunan ekonomi.
Padahal, sesungguhnya perbaikan kebijakan harga yang lebih berpihak pada produsen yang utamanya petani gurem secara langsung akan memberikan rangsangan bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas usahataninya. Dengan harga yang baik petani menjadi semakin serius melakukan proses produksi sehingga dapat mencapi hasil yang labih baik. Rangsangan harga menjadi sangat penting perannya. Pada gilirannya pendapatan akan meningkat dan dalam batas tertentu kemakmuran dapat diwujudkan.
Selain itu petani akan memiliki kemampuan daya beli (purcashing power) yang lebih baik terhadap barang indutri dan jasa. Sehingga, permintaan akan barang industri juga
akan meningkat. Pada gilirannnya, sektor industri dan jasa juga akan terdorong untuk
lebih produktif karena adanya peningkatan permintaan. Akhirnya siklus ini secara keseluruhan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tentu kebijakan pangan yang tidak murah akan menyulitkan bagi beberapa pihak. Pihak yang akan sangat terimbas adalah kelompok miskin baik di kota maupun di desa. Untuk mengatasi persoalan ini tentunya pemerintah bisa meluncurkan program jaring pengaman sosial (social safety nets) seperti distribusi beras murah dengan sistem pentargetan yang baik dan akurat. Bahkan, bisa memberikan beras gratis untuk golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses pangan.
Perhatian negara dan upaya membangun political capital yang lebih serius memberikan perhatian pada investasi pembangunan pertanian pada berbagai sektor mulai hulu sampai hilir yang akan menentukan apakah kita sanggup menjamin kedaulatan dan keamanan pangan nasional di masa mendatang. Serta, meningkatkan kemakmuran petaninya.
Subejo
Dosen UGM, PhD Candidate The University of Tokyo dan Penggiat IASA.
(msh/msh)
